KOMPAK : Jajaran Komisioner KPU Kota Depok berfoto pasca pelantikan beberapa waktu lalu. FOTO : RICKY/RADAR DEPOK
KOMPAK : Jajaran Komisioner KPU Kota Depok berfoto pasca pelantikan beberapa waktu lalu. FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – KPU Kota Depok menetapkan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Pilkada Depok 2020. Penetapan tersebut, nantinya melalui rapat pleno tertutup di Kantor Sekretariat KPU Kota Depok, Jalan Kartini Raya, Nomor 19, Kelurahan Depok, Pancoranmas, Sabtu (26/10).

Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Depok, Jayadin mengatakan, agenda tersebut sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada 2020.

“Plenonya akan digelar tertutup,” kata Jayadin kepada Radar Depok, Jumat (25/10)

Diketahui, 23 September 2020, Kota Depok merupakan salah satu dari 270 daerah yang melaksanakan Pilkada. Sedangkan, Jayadin menjelaskan, dalam PKPU  Nomor 15 Tahun 2019, harus menetapkan jumlah minimal dukungan untuk calon perseorangan atau jalur independen.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang, untuk jalur perseorangan diberikan kesempatan ikut serta menjadi calon peserta dalam pemilihan ini.

“Di Undang-Undang tersebut, mengatur persyaratan dalam hal jumlah minimal dukungan perseorangan,” jelasnya.

Ia menguraikan, jumlah minimal dukungan bergantung dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau pemilihan sebelumnya, dikali dengan persentase sesuai ketentuan Undang-undang.

Untuk konteks pencalonan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, jika jumlah DPT di bawah 250 ribu, maka dukungan minimal sejumlah 10 persen dari DPT.  Kemudian,  DPT di atas 250 ribu hingga 500 ribu, maka dukungannya minimalnya sejumlah 8,5 persen dari DPT.

“Daerah yang jumlah DPT-nya di atas 500 ribu hingga 1 juta, maka dukungannya minimal 7,5 persen dari DPT.  Selanjutnya, jumlah DPT di atas 1 juta, maka dukungan minimalnya sejumlah 6,5 persen. Dan, dukungannya harus tersebar dilebih 50 persen jumlah kecamatan yang ada di kabupaten/kota,” urainya.

Untuk Kota Depok sendiri, Jayadin mengungkapkan,  DPT dalam Pemilu terakhir 1.309.338 pemilih, sehingga pengalihnya sesuai undang-undang adalah sebesar 6,5 persen. Jadi, jumlah dukungan minimal calon pasangan perseorangan sebesar 6,5 persen dikalikan 1.309.338 didapat angka 85.106,97 pendukung.

“Dibulatkan ke atas menjadi 85.107 pendukung. Dukungan tersebut dibuktikan dengan surat dukungan dengan melampirkan copy KTP. Dan harus tersebar di minimal enam kecamatan. Itu gambarannya, plenonya kan baru besok (hari ini),” terang Jayadin.

Untuk itu, ia berharap seluruh tahapan persiapan dan sosialisasi dapat berjalan dengan maksimal. Sehingga, pelaksanaan Pilkada Depok 2020 berlangsung sukses, demokratis, kondusif dan tanpa ekses.

“Sesuai dengan yang selalu didengungkan Ketua KPU Depok, bang Nana Shobarna, mari sambut Pilkada Depok 2020 dengan riang gembira,” pungkasnya. (rd)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya