LANTIK : Walikota Depok, Mohammad Idris (paling kanan) saat melantik Hardiono sebagai Sekda Kota Depok. FOTO : DOK. RADAR DEPOK
LANTIK : Walikota Depok, Mohammad Idris (paling kanan) saat melantik Hardiono sebagai Sekda Kota Depok. FOTO : DOK. RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Sekda Kota Depok, Hardiono disanterkan akan ambil bagian dalam kontestasi Pilkada Depok 2020. Meski demikian, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok ini mengaku tidak mau ambil pusing. Tidak ada persiapan khusus. Mengalir seperti biasa.

“Persiapannya jalani saja sebagaimana biasanya yang lain,” ungkapnya kepada wartawan, belum lama ini.

Ihwal potensinya maju lewat partai atau perseorangan, Hardiono mengaku akan menunggu siapa yang melamar. “Mau jadi Walikota atau Wakil, terserah saja siapa yang mau melamar, kan ada hitung-hitungannya, saya tidak bisa mendahului,” sembari tertawa.

Ia mengungkapkan, dirinya ingin mengikuti kontestasi, karena sebagai birokrat dirinya ingin pula berkontribusi lebih untuk Kota Sejuta Maulid. Artinya tidak melulu oleh politisi.

“Kenapa birokrat tidak maju. Kita sudah berkontribusi untuk masyarakat Kota Depok sudah lama. Jadi kita lanjutkan saja. Kalau ganti orang, ganti politisi dan sebagainya, belum tentu dia memahami hal itu,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan birokrat mau maju pilkada, merupakan suatu hal yang baru di dunia politik dan pemerintahan. Sebab, rata-rata orang tidak memiliki keberanian serta wawasan untuk itu. “Keberanian saya untuk maju. Bismillah, karena ada Allah SWT,” tegas Hardiono.

Hardiono pun menampik bahwa kegiatan sosialisasinya, membuat pekerjaan di Setda Kota Depok terpinggirkan.

“Saya jalan terus, tidak ada masalah, tugas selesai kok. Saya juga (sosialisasi) diluar jam kerja. Jadi tidak menganggu jam kerja. Selama ini profesional kok,” ucap Hardiono.

Terpisah, menanggapi langkah ‘akrobatik’ anak buahnya itu. Walikota Depok, Mohammad Idris tidak terlampu mempermasalahkan. Artinya, silahkan berkompetisi, namun jangan sampai melakukan down grade. Sebab, sekda masih dalam kendali dirinya. Ia pun meminta agar sekda dapat berkomunikasi dengan dirinya ketika ingin maju (Pilkada Depok).

“Silahkan permisi ke saya kalau memang mau mencalonkan. Kalau mencalonkan itu kan ada etika ASN. Bisa cuti, Masa Persiapan Pensiun (MPP), atau pensiun dini. Namun, kami sudah menanyakan ke BKN dalam hal ini Kanreg III (Kantor Regional III BKN),” kata Idris.

Kata Idris, Kanreg III mengatakan tidak boleh orang yang mencalonkan dalam Pilkada dan Pileg, dengan MPP dan cuti. Diharuskan dengan pensiun dini.

“Silahkan mengajukan pensiun dini agar saya dapat meletakan satu Plt, sehingga dapat membantu tugas-tugas saya. Saya banyak kepentingan. Melaksanakan kegiatan sampai 2021. Kalau wakil (Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna) maupun Sekda saya blusukan sana-sini, susah saya tidak ada yang bantu,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Idris menambahkan, jika blusukan yang dimaksud atas nama jabatan, tentu harus ditegur. Tetapi pihaknya memerlukan bukti, misalnya foto pejabat tersebut saat melakukan blusukan dengan menggunakan fasilitas Pemda yang bukan pada tempatnya.

“Jika memang mau mencalonkan seperti itu, bicara dulu pada Walikota. Saya sebagai atasannya, itu etikanya. Tidak melanggar sih. Sopan santun lah,” pungkasnya. (rd)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah, Dicky Agung Prihanto (IG : @iky.slank)

Editor : Pebri Mulya