ILUSTRASI
ILUSTRASI

JAKARTA – Label halal kini menjadi kewenangan Kementerian Agama (kemenag) untuk mengeluarkannya, setelah sebelumnya tugas tersebut dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Rincian pemegang kendalinya dipegang oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH yang ada di Kemenag, dan tidak dipegang lagi oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI.

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, sewaktu sertifikasi halal dipegang oleh MUI, sifatnya masih sukarela. Dengan kepindahan kewenangan ini, maka ada perbedaan substansial.

“Nah sekarang ini mandatory karena sudah diatur oleh Undang-Undang, dan dilakukan oleh negara melalui BPJPH,” kata Lukman.

Meski begitu, Lukman mengatakan MUI masih tetap memiliki kewenangan dalam menentukan halal atau tidaknya suatu produk. Fatwa kehalalan masih menjadi kewenangan MUI. Selain itu, Lukman juga menyebut MUI juga masih memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi bagi auditor halal.

“Karena setiap lembaga pemeriksa halal itu harus memiliki auditornya. Nah setiap auditor harus bekerja setelah dia mendapatkan sertifikat dan itu dikeluarkan oleh MUI,” kata Lukman.

Lukman menuturkan, skema baru penerbitan sertifikasi halal dibagi ke dalam lima tahapan. Pertama pelaku usaha itu mendaftarkan diri dengan melampirkan sejumlah persyaratan. Selanjutnya, BPJPH akan meneliti seluruh persyaratan yang diajukan oleh pelaku usaha.

Ketiga, pelaku usaha akan menentukan lembaga pemeriksa halal (LPH) untuk memeriksa produk-produk yang dijual atau yang makanan dan minuman yang dijualnya. LPH selanjutnya akan memeriksa barang, dan hasilnya akan diserahkan kepada MUI sebagai lembaga yang akan memberikan fatwa kehalalan sebuah produk.

“Terakhir pada tahapan kelima, dari hasil fatwa¬†MUI, lalu kemudian oleh BPJPH barulah dikeluarkan sertifikasi halal. Itu lah proses dari persoalan ini,” kata Lukman. (rd/net)

Editor : Pebri Mulya