Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Purn TNI Moeldoko.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Purn TNI Moeldoko.

 

JAKARTA – Penuntasan honorer K2 masih menjadi prioritas pemerintah. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Purn TNI Moeldoko.

Tetapi, tugas ini akan diteruskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang baru nantinya.

Moeldoko mengatakan, namun sampai saat ini pemerintah masih fokus pada plantikan presiden dan wapres periode 2019-2024, jadi belum ada pembahasan lagi tentang nasib honorer K2.

“Kalau perkembangannya sejauh mana saya belum tahu. Ini urusannya sudah diserahkan ke MenPAN-RB. Tunggu saja kebijakan menteri yang baru,” kata Moeldoko.

Moeldoko mengungkapkan, selama memimpin KSP, dirinya telah berhasil menyelesaikan masalah bidan desa PTT. Dimana, sebanyak 42 ribu bidan desa PTT termasuk usia 35 tahun ke atas akhirnya bisa mengantongi NIP CPNS.

“Alhamdulillah bidan desa PTT sudah selesai. Sementara itu, kalau yang honorer K2 saya kurang tahu karena kebijakannya ada di menPAN-RB,” ucapnya.

Demikian juga saat ditanya soal Pepres tentang Jabatan PPPK, Moeldoko berkilah belum mendapatkan informasi terbaru. Dia menyarankan untuk menunggu kebijakan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Pada November 2018, Presiden Jokowi menetapkan PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK. Belum selesai turunan PP Manajemen PPPK dibuat, Februari 2019 presiden memerintahkan untuk membuka rekrutmen tahap I sebanyak 75 ribu orang khusus honorer K2.

Sayangnya, kebijakan tersebut bermasalah karena sampai saat ini 50 ribuan honorer K2 yang sudah lulus PPPK masih tidak jelas statusnya. Mereka masih menjadi pegawai honorer K2 dengan gaji Rp 150 ribu sampai Rp 300 ribu per bulan.

Bahkan janji pemerintah akan membuka rekrutmen PPPK tahap II pada Oktober 2019 tidak terealisasi dengan alasan anggaran pemda terbatas. (jpnn/rd)

 

Editor : Pebri Mulya