PENANDATANGANAN : Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlah saat mendampingi jajaran Bawaslu Kota Depok melakukan Penandatanganan NPHD dengan Pemkot Depok di Balaikota Depok, Jalan Raya Margonda, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoranmas, Selasa (1/10). FOTO : ISTIMEWA

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Bawaslu Jawa Barat bersyukur seluruh Kabupaten/Kota yang menggelar Pilkada pada 2020 telah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan pemerintah kabupaten/kota di tiap daerah.

“Alhamdulillah, sesuai jadwal, maksimal 1 Oktober seluruh Kabupaten/Kota yang menggelar Pilkada 2020 di Jabar telah melakukan penandatanganan NPHD,” kata Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan saat dihubungi Radar Depok, Jumat (4/10).

Diketahui, untuk Jabar ada delapan kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada serentak di 23 September 2020, yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupatan Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Depok.

Setelah ini, sambung Abdullah, ia meminta agar seluruh Bawaslu di delapan kabupaten/kota tersebut untuk melakukan breakdown anggaran yang telah disepakati untuk membiayai pengawasan tahapan Pilkada sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2019.

“Harus fokus melakukan pengawasan tiap tahapan. Kami, Bawaslu harus fokus di tiap tahapan, saat ini yang paling dekat adalah untuk tahapan calon perseorangan/independen,” papar Abdullah.

Ditanya terkait anggaran yang belum mencukupi untuk pengawasan di Kota Depok. Sebab, dari Bawaslu Depok sebelumnya mengusulkan Rp15 miliar, kemudian direvisi dengan nilai yang lebih tinggi dari jumlah tersebut, karena melihat ada tahapan yang belum tercover dari anggaran yang diusulkan pertama.

Namun, saat penandatangan NPHD 1 Oktober kemarin, nominalnya tetap diangka Rp15 miliar, Abdullah mengatakan, pada prinsipnya Bawaslu Jabar berharap Bawaslu Kabupaten/Kota mendapat dukungan anggaran yang cukup dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pengawas Pemilu.

“Kami berharap agar ketersediaan anggaran untuk Bawaslu di Kabupaten/Kota selama mengawal Pilkada serentak 2020 dapat tercukupi,” pungkasnya. (rd)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya