TERDAMPAK PEMBANGUNAN UIII : Suasana pemukiman warga di kawasan RW 14, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, yang dikabarkan terdampak pembangunan UIII. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
TERDAMPAK PEMBANGUNAN UIII : Suasana pemukiman warga di kawasan RW 14, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, yang dikabarkan terdampak pembangunan UIII. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Lambatnya pembayaran kerohiman di atas lahan milik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), ternyata Kementerian Agama (Kemenag) dirundung masalah. Rencananya dalam waktu dekat Kemenag akan mencairkan ganti rugi kepada wraga yang sudah setuju melalu Surat Keterangan (SK).

Penanggung jawab Pembangunan Strategis Nasional (PSN) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UIII, Syafrizal, tak mau banyak komentar. “Maaf konsentrasi kami sedang terpecah, kami juga harus memperhatikan bencana di Ambon,” kata Syafrizal kepada Radar Depok, Kamis (04/10).

Menurutnya, tanggungjawab pembayaran memang dibebankan di Kemenag RI, karena ganti rugi tersebut tidak terkait masalah hukum. Sehingga tidak perlu dititip ke PN Depok. Setiap warga yang sudah menerima SK, diminta mengisi formulir, atas persetujuan ganti rugi yang sudah ditetapkan KJPP.

Setiap Kepala Keluarga buat rekening, sehingga nanti uang yang menjadi ganti rugi tinggal di transfer. “Nanti saya akan segera berokoordinasi di bagian keuangan Ditjen Pendis Kemenag RI, karena mereka yang bertanggung jawab melakukan pembayaran,” terang Syafrizal.

Sementara itu, semula warga menerima ganti rugi yang ditetapkan, menjadi kecewa. Mereka merasa seperti dipermainkan, karena janji tiga hari cair, tapi sampai dua minggu belum juga turun.

Diketahui, pecairan uang kerohiman terhadap 28 KK, di RW 14, Kelurahan Cisalak, Sukmajaya  yang dijanjikan pemerintah, tak kunjung cair.

Warga yang terdampak, sudah menandatangani berita acara penyerahan garapan dan membuat rekening serta buku tabungan. Saat itu ketika warga diundang pihak pemerintah di aula Kelurahan Cisalak beberapa minggu lalu.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Penggarap UIII, Andi Tatang Supriyadi  mengungkapkan, dana yang dijanjikan pemerintah untuk warga sampai hari ini belum ada pencairan. Tatang menyesalkan, dengan adanya kejadian tersebut. Seharusnya progran PSN benar-benar dipersiapkan secara matang.

Sejak awal warga menolak dengan adanya penghitungan dari KJJP yang dianggap tidak transparan, sehingga menimbulkan penolakan dari warga terkait pemberian uang santunan tersebut.

“Tapi setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya warga mau menerima walau dianggap tidak sesuai uang yang akan diterima oleh warga. Namun, sudah sampai dua minggu belum cair, warga merasa dibohongi dan akan mengembalikan buku rekening tersebut kepihak pemerintah,” tegas Tatang. (rd)

 

Jurnalis : Rubiakto (IG : @rubiakto)

Editor : Pebri Mulya