BERAKTIFITAS: Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) beraktifitas  di Balaikota Depok. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
BERAKTIFITAS : Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) beraktifitas  di Balaikota Depok. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Jika Presiden Joko Widodo merealisasikan janjinya memangkas jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Eselon III dan IV, maka Pemkot Depok bakal melakukan perombakan jabatan pada eselon tersebut.

Sekretaris Daerah Kota Depok, Hardiono mengaku, pihaknya siap melakukan perombakan jabatan ASN di tingkat Eselon III dan IV.

“Ya kalau benar diterapkan presiden, kami siap saja,” ungkap Hardiono kepada Radar Depok, Kamis (24/10).

Nantinya lanjut Hardiono, pejabat eselon III dan IV yang saat ini memegang jabatan struktural akan dialihkan menjadi tenaga fungsional pada dinas-dinas yang ada. Namun, Hardiono tidak merinci berapa jumlah pejabat di eselon tersebut yang ada di Kota Depok. Tetapi, dia memastikan jumlahnya cukup banyak jika nantinya jadi dipindahkan alias digeser.

“ASN akan kami pilah sesuai profesinya. Banyak, untuk kecamatan saja eselon III ada dua, eselon IV ada empat, sama dengan enam dikali sebelas. Belum di kelurahan dan dinas,” tutur Hardiono.

Hardiono berharap, ASN eselon III dan IV yang saat ini menjabat di kecamatan dan kelurahan, agar tetap bisa menempati jabatannya.

“Usulan saya, teritorial biarkan saja jabatan itu. Tapi kalau harus dipindah paling dijadikan tenaga fungsional, seperti guru, pranata komputer, dan lain-lain,” terang Hardiono.

Sebelumya, Presiden Jokowi dalam pidatonya saat pelantikan Presiden periode 2019-2024 berjanji akan memangkas jabatan eselon III dan IV di struktur ASN. Jika itu dilakukan, maka diperkirakan ada 430 ribu ASN yang akan kehilangan jabatannya.

Karo Humas BKN Mohammad Ridwan menuturkan, berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 30 Juni 2019 menyebutkan, jumlah ASN yang sedang menduduki jabatan eselon I ada 575 orang atau 0,12 persen dari total 4,28 juta pegawai.

Eselon II 4,23 persen atau 19.463 orang. Total eselon I dan II 20.038 atau 4,35 persen. Eselon III 21,44 persen, eselon IV 71,09 persen, eselon V 4,2 persen. Artinya, total eselon I sampai V ada 460 ribu orang.

“Sehingga bila terjadi pengurangan eselon III sampai V maka kami akan berhadapan dengan manajemen PNS 430 ribu orang. Itu kalau mau frontal tetapi menurut saya akan dilakukan bertahap,” kata Ridwan kepada wartawan.

Namun menurutnya, ada jabatan tertentu yang masih butuh Eselon IV seperti lurah. Sebab, kalau eselon IV ditiadakan, maka siapa yang akan mengatur tenaga fungsional, teken tanda tangan kenaikan pangkat atau administrasi.

“Nah ini yang harus dikaji lagi oleh BKN. Apalagi kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut,” tandasnya.

Menurut dia, sudah ada beberapa kementerian/lembaga yang melakukan pengurangan eselonisasi seperi di BPK. Hal sama juga di KPK. Namun, sebagian besar instansi masih menggunakan eselon I sampai IV. Bahkan di daerah sampai eselon V.

“Jadi wajar bila ada ide tersebut untuk efisiensi birokrasi,” ucapnya. (rd)

 

Jurnalis : Indra Abertnego Siregar (IG : @regarindra)

Editor : Pebri Mulya