Pengamat Politik DEEP, Yusfitriadi.
Pengamat Politik DEEP, Yusfitriadi.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Teka-teki jajaran menteri kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, akhirnya terbentuk. Jokowi secara resmi telah mengumumkan 34 menteri dan 4 pejabat setara menteri. Sayangnya, dalam penempatannya banyak dikritisi. Hal ini lantaran tidak sesuai dengan bidang yang dikuasai menteri.

Pengamat Politik UNJ, Ubedilah Badrun kepada Radar Depok mengatakan, ada beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Jokowi tidak sesuai dengan bidang keahliannya. “Yang tidak sesuai dengan bidangnya, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Mendikbud, Menkominfo, Mentri BUMN dan Menteri Koperasi, ” ucapnya, Rabu (23/10).

Dia mengungkapkan, jika Jokowi ingin menempatkan profesional birokrasi di Kementerian Dalam Negeri, mestinya bukan Tito Karnafian yang berlatar belakang polisi. Tetapi, mengambil dari birokrasi pemerintahan atau mantan kepala daerah.

Menurutnya, Menteri Agama mestinya orang yang berasal dari ormas NU atau Muhammadiyah, bukan yang berlatarbelakang militer.

Untuk Mendikbud, mestinya diisi orang yang berlatarbelakang bidang pendidikan dan kebudayaan. Bukan yang berlatar belakang pebisnis digital seperti Nadiem.

Selain itu, Menkominfo mestinya bukan orang yang berlatar belakang pebisnis alat perkebunan dan bisnis penerbangan, tetapi yang betul-betul memahami teknologi komunikasi informasi.

Dia menambahkan, Menteri BUMN juga mestinya bukan yang senang berbisnis dibidang media, tetapi harus ditempati orang yang betul memaham tentang BUMN.

Pada Menteri koperasi juga seharusnya bukan yang berlatarbelakang LSM bidang korupsi. Tetapi yang memahami Koperasi dan UMKM.

Dia menilai, Jokowi sengaja menempatkan orang yang tidak sesuai bidangnya dalam kementerian, untuk menghadirkan kebaruan birokrasi yang diharapkan berdampak pada meningkatnya kinerja birokrasi di kementerian tersebut.

“Langkah Jokowi dalam memilih menteri patut dikritik. Sebab upaya itu cukup beresiko, karena secara pesikologis politik memerlukan kemampuan adaptasi dengan budaya birokrasi yang berbeda, juga memerlukan kemampuan leadership berbasis keahlian yang berkesesuaian,” bebernya.

Secara garis besar dia melihat Jokowi hanya ingin mengakomodir keragaman kekuatan politik, dan latar belakang sosial para menterinya dalam Kabinet Indonesia Maju ini.

“Tentu akan memerlukan waktu yang panjang untuk membenahi, bahkan membentuk birokrasi baru. Energi kementerian hanya sibuk mengurusi tata birokrasi internal, bukan pada upaya inovasi kementerianya untuk produktif lahirkan kebijakan progresif bagi kemajuan bangsa,” bebernya.

Sementara, Direktur Democracy and Elektoral Empowerment Partnership (DEEP), Yusfitriadi mengungkapkan, melihat racikan hasil kompromi yang tidak begitu lama dalam menentukan pembantunya, ada catatan penting yang tak sesuai.

“Tentu saja ada beberapa catatan penting setelah melihat komposisi para menteri tersebut. Dalam pandangan saya minimal ada 5 catatan,” kata Yusfitriadi, kepada Radar Depok.

Dia menguraikan, pertama, masuknya dua menteri dari Partai Gerindra, bahkan langsung Prabowo yang selain sebagai pembina serta pendiri Gerindra juga merupakan rivalitas kontestasi Pilpres. Hal tersebut, menimbulkan pertanyaan besar. Karena, ketika kontestasi kesengitan pertarungan sampai masuk ke sumsum tulang para pendukungnya. Sehingga, implikasinya perang udara lewat berbagai media sudah mengarah kepada perpecahan bangsa, pertarungan ideologis, saling membenci, saling menjatuhkan, bahkan saling menebar berbagai informasi-informasi bohong.

Tiba-tiba dengan sangat santai dan serasa tidak mempunyai beban moral, Prabowo meninggalkan para pendukung fanatisnya dan mengusik para loyalis pendukung Jokowi. “Dampaknya berbagai spekulasi muncul, dari mulai Prabowo berkhianat, haus kekuasaan, sebagai batu loncatan untuk pilpres 2024, bahkan ada juga yang berpandangan bahwa pencalonan Prabowo-Sandi merupakan rekayasa politik kekuasaan,” paparnya.

Kedua, sambung pria yang akrab disapa Kang Yus ini, menteri muda yang fenomenal adalah Nadiem Makarim. Kata dia, hal ini bukan masalah mudanya. Tapi, Nadiem yang selama ini bergelut dengan bisnis digital. Namun, Jokowi menempatkannya di Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Dari sini, lanjut Kang Yus, pandangan masyarakat juga beragam, bahkan pandangan-pandangan masyarakat tersebut banyak diekspresikan dengan meme-meme yang tersebar di jagat maya, tidak lama setelah menteri diumumkan presiden.

Banyak masyarakat yang setuju, karena output pendidikan saat ini dan masa depan harus bersaing dengan digitalisasi teknologi. Sehingga harapannya Nadiem mampu mewujudkan output pendidikan yang berdaya saing tinggi tidak hanya nasional tapi mendunia. “Namun, banyak juga yang skeptis. Sebab, melihat latar belakang Nadiem yang sama sekali tidak pernah berkprah dalam dunia pendidikan,” ujarnya.

Ketiga, berkaitan dengan Menteri Agama yang merupakan pensiunan TNI. Di tengah-tengah isu radikalisasi, terorisme, faham organisasi transnasional, menteri agama diangkat dari kalangan TNI. Sehingga ,banyak pertanyaan muncul, apakah pendekatan untuk menangani masalah-masalah keagamaan akan kembali menggunakan metode refresif.

Keempat, Partai Demokrat yang hanya jadi penonton. Pasca digelarnya kontestasi Pilpres, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarganya yang sangat rajin bertemu Jokowi. Bahkan, publik langsung menduga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan salah satu kandidat menteri setelah Jokowi dilantik.

Bahkan, Kang Yus menambahkan, beberapa hari menjelang pengumuman menteri, nama AHY kembali mencuat sebagai kandidat salah satu menteri. Namun, faktanya tidak ada satupun kader Partai Demokrat yang dipercaya Jokowi untuk menjadi menteri.

Terakhir, masuknya kembali Yasonna Laoly. Kang Yus menjelaskan, aktifis dan mahasiswa langsung memberikan stigma yang negatif terhadap Yasonna Laoly. Karena, Jokowi dengan komposisi menterinya tidak mencerminkan niat baik pemberantasan korupsi. Hal ini tidak terlepas ketika Yasonna Laoly diakhir masa jabatan Menkumham, dituding orang yang mendorong revisi UU KPK dan mendorong tidak keluarnya Perpu oleh presiden.

“Tapi dalam Kabinet Indonesia Maju, Yasonna Laoly kembali diangkat oleh Jokowi menjadi Menkumham. Hal ini jelas akan melanjutkan berbagai agendanya, termasuk meneruskan pemberlakuan UU KPK,” pungkasnya.

Saat pelantikan menteri, Presiden Jokowi mengingatkan tujuh hal kepada para menterinya. Pertama yakni untuk tidak dan mengurangi celah korupsi di masing-masing kementerian dan lembaga yang dipimpin.

“Kedua, tidak ada visi misi menteri, yang ada visi-misi Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga, kita harus kerja cepat dan produktif,” ucap Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10).

Keempat, para menteri diminta menghindari rutinitas yang monoton. Harus ada inovasi dalam bekerja. Sehingga bisa membawa perubahan yang nyata untuk kemaslahatan bangsa.

Kelima, para menteri bekerja tidak hanya berorientasi pada proses. Hasil nyata harus dipastikan dinikmati rakyat.

Keenam, para pembantu Presiden harus turun ke tengah masyarakat, dan menemukan solusi untuk setiap permasalahan. “Terakhir harus serius bekerja. Tidak serius, hat-hati, bisa saya copot di tengah jalan,” pungkas Jokowi. (rd/jwp)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah, Indra Abertnego Siregar (IG : @regarindra)

Editor : Pebri Mulya