HIMBAUAN : Warga berbincang di depan spanduk himbauan dari Pemerintah Kota Depok yang dipasang di kawasan Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya yang terdampak pembangunan UIII. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
HIMBAUAN : Warga berbincang di depan spanduk himbauan dari Pemerintah Kota Depok yang dipasang di kawasan Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya yang terdampak pembangunan UIII. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Kekecewaan penggarap di lahan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), memuncak. Setelah di-PHP soal pembayaran uang ganti rugi pembebasan lahan. Selain, Surat Keputusan (SK) mau dikembalikan ke Kementerian Agama (Kemenag) RI, penggarap juga akan lapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu warga yang terdampak pembangunan UIII, Rio mengaku, belum menerima uang yang sudah di janjikan. Padahal jika benar, mereka akan angkat kaki untuk mencari tempat tinggal baru. “Ini uangnya saja nggak ada, saya mau pindah pakai apa,” singkat Rio yang memiliki kebun sengon dilahan UIII.

Warga penggarap UIII lainnya di RT1/14 Kelurahan Cisalak, Sukmajaya, Muhammad Akbar mengaku, telah tinggal di kawasan bekas RRI sejak tahun 1997. Bahkan, menurutnya ada juga yang tinggal sejak 1988. Dia datang untuk bercocok tanam disana, memanfaatkan lahan tidur sesuai dengan peraturan menteri. “Sampai sekarang saya belum terima uang yang di janjikan, ATM masih kosong,” katanya kepada Radar Depok, Kamis (04/10).

Dia juga mengancam, akan melaporkan kasus tersebut ke KPK. Sementara pengembalian SK belum berjalan. “Kami akan laporkan ke KPK, nantinya kami juga akan kembalikan SK,” terangnya.

Sejauh ini, Kemenag RI belum merespon gejolak yang ada di masyarakat. Pejabat yang bertanggung jawab penuh atas PSN UIII, sedang di Ambon.

Karo Umum Kemenag RI, Syafrizal mengungkapkan, masalah Ambon lebih pelik, untuk membuat kembali tempat ibadah yang rusak. Sehingga proses pembayaran diserahkan ke Bagian Keuangan Direktorat Jendral (Dirjen) Pendidikan Islam (Pendis), Kemenag RI, Hanif. “Semua sudah saya serahkan ke Dirjen Pendis, Kemenag RI,” tegasnya.

Saat dikonfirmasi, Hanif belum merespon dan menjawab pertanyaan dari Radar Depok. Masalah lambatnya pembayaran dikhawatirkan, malah memperlambat proses pembangunan. Pasalnya, PT Waskita yang bertanggungjawab melakukan pembangunan gedung rektorat belum bisa bekerja, karena lahan masih dikuasai warga. (rd)

 

Jurnalis : Rubiakto (IG : @rubiakto)

Editor : Pebri Mulya