FOTO : Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Kota Depok, Bernhard. FOTO : RICKY/RADAR DEPOK
FOTO : Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Kota Depok, Bernhard. FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Kota Depok, Bernhard berpendapat upaya kandidat bertarung di Pilkada Serentak melalui jalur perseorangan atau independen sangat sulit. Bahkan, ia menyarankan untuk mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).

Diketahui, sesuai SE Nomor 1917 tentang tahapan pencolonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta walikota san Wakil Walikota tahun 2020, maka syarat dukungan untuk calon perseorangan wajib setiap KTP disertai surat pernyataan dari pemilik KTP. Kemudian KTP juga wajib KTP elektronik.

“Melihat persyaratan yang harus dilampirkan untuk jumlah dukungan minimal berikut dokumen administrasinya, tentu sangat sulit bagi calon perseorangan,” kata Berhnard kepada Radar Depok, Rabu (16/10).

Untuk itu, ia menyarankan agar calon yang ingin maju melalui jalur ini agar mengajukan permohonan uji materi ke MA, terkait PKPU tentang jalur perseorangan dan persyaratannya.

“Kalau persyaratan yang ditetapkan menjadi faktor penghambat. Karena, persyaratan 6,5 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sangat berat bagi calon independen. Ruang untuk pencalonan  di jalur ini harusnya dipermudah persyaratannya,” saran Bernhard.

Sehingga, sambung Bernhard, ongkos politik yang harus dikeluarkan untuk melengkapi persyaratan administrasi cukup besar, tidak efektif dan tidak efisien. Bahkan, sudah menjadi rahasia umum, seringkali ditemukan banyak ketidakberesan dalam dukungan kartu tanda penduduk (KTP) untuk pasangan calon perseorangan. Bahkan, jalur independen rawan praktik politik uang.

“Dalam pencalonan kepala daerah dari jalur independen, yang  kecenderungan terjadi adalah manipulasi demokrasi. Para pemilih yang sudah mendukung calon perseorangan bisa saja pada saat pemilihan mendukung calon dari partai. Ini disebabkan kurangnya kesadaran politik masyarakat,” katanya.

Mantan politikus Partai Hanura ini pun mengaku optimis untuk pencalonan kepala daerah dari jalur independen. Namun, harus diimbangi dengan pengelolaan yang profesional dan edukasi politik kepada masyarakat. “Pada saat sosialisasi harus diikuti edukasi politik bagi masyarakat. Yang penting pengelolaannya profesional,” pungkasnya. (rd)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah (IG : @iky _slank)

Editor : Pebri Mulya