NARASUMBER : Direktur DEEP, Yusfitriadi saat menjadi narasumber dalam agenda Bawaslu Sumatra Utara. FOTO : DOK PRIBADI
NARASUMBER : Direktur DEEP, Yusfitriadi saat menjadi narasumber dalam agenda Bawaslu Sumatra Utara. FOTO : DOK PRIBADI

 

Sebagai Kota yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta dan menjadi etalasenya Jawa Barat, Pilkada Depok mendapat sorotan dari berbagai pihak, salah satunya Democracy Electoral Empowerment Partnership (DEEP). Lembaga independen yang concern terhadap demokrasi dan pemerintahan ini menganggap calon perseorangan/independen bakal sulit terwujud di Kota Sejuta Maulid.

Laporan : Ricky Juliansyah

 

RADARDEPOK.COM, – Pilkada Depok, tidak hanya menjadi kontestasi bagi politisi yang tergabung dalam partai politik. Namun, dalam PKPU pun diatur mekanisme untuk calon perseorangan atau independen jika ingin berkontestasi pada pesta demokrasi.

Membicarakan topik ini, tentu harus bersama ahlinya, karena itu, awak Radar Depok menemui Direktur  DEEP, Yusfitriadi, untuk meminta pandangan terkait peta politik di Kota Sejuta Maulid, terkhusus untuk calon perseorangan/independen.

Menurut pria ramah yang akrab disapa Kang Yus ini, memunculkan calon indenden pada Pilkada serentak 2020 memang agak sulit. Sebab,  Undang-undang yang dipakai adalah UU Nomor 10 Tahun 2016, kecuali DPR yang baru dilantik 1 Oktober kemarin segera merevisi UU tersebut.

“Dalan UU tersebut, banyak hak,  saya kira yang memang tidak relevan. Terlebih, ketika disandingkan dengan UU Pileg dan Pilpres, yaitu UU Nomor 7 tahun 2017,” kata Kang Yus.

Hal-hal yang meyulitkan dalam UU Pilkada tersebut, diantaranya ada dua hal, Pertama, Calon perseorangan. Faktor yang sangat menyulitkan adalah persyaratan pendaftaran. Sebab, tidak hanya sekedar jumlah dukungan yang harus banyak dan ditandai dengan KTP, tapi juga harus dilengkapi dengan dukungan yang berbentuk formulir dukungan dan kemudian fomulir dukungan tersebut harus diverifikasi faktual untuk tiap formulir dukungan.

“Sehingga, saya meyakini ketika verifikasi faktual dilakukan secara serius oleh KPU berat calon independen untuk bisa lolos sebagai peserta Pilkada,” ujar Kang Yus.

Kedua, sambung Kang Yus, terkait dengan calon tunggal.  Ia melihat regulasinya banyak sekali yang anomali, bahkan antara pasal satu dengan yang lain tidak konsisten. Misalnya, dalam UU Pilkada tersebut, secara formal diakomodir adanya calon tunggal. Namun, masalah teknisnya, misalnya tim kampanye, sosialisasi dan sebagainya sama sekali tidak ada peraturan yang mengatur. Sehingga, akan menjadi sarana yang dipolitisasi keberadaan calon tunggal tersebut.

Dari kacamata Kang Yus, Indikasi munculnya calon tunggal di Depok sudah terlihat jelas, ketika walikota saat ini yang menjabat, kemungkinanya akan maju melalui calon perseorangan. Karena, ada indikasi PKS tidak akan mengusung kembali petanaha tersebut. Untuk itu, jauh-jauh hari sang petahana sudah banyak bermanuver dengan membuat simpul-simpul relawan yang berbasis masyarakat sebagai bentuk persiapan untuk maju pada Pilkada 2020 melalu calon perseorangan tersebut.

Adapun untuk PKS sendiri, kemungkinan besarnya akan mengusung kader lain untuk maju di Pilkada Kota Depok tersebut.

“Sejauh pengamatan saya begitu, walaupun kita pahami bahwa politik sangat dinamis. Namun, ketika mengamati sampai saat ini, kemungkinanya PKS akan mengusung kader lain,” pungkas Kang Yus. (rd)

 

Editor : Pebri Mulya