TANDATANGAN : Ketua DPRD Kota Depok, TM. Yusufsyah Putra didampingi unsur pimpinan DPRD Kota Depok dan Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna, saat melakukan penandatanganan pada Rapat Paripurna dalam rangka Pembentukan dan Penetapan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi dan Badan Anggaran DPRD Kota Depok, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Cilodong, Senin (7/10). FOTO : RICKY/RADAR DEPOK
TANDATANGAN : Ketua DPRD Kota Depok, TM. Yusufsyah Putra didampingi unsur pimpinan DPRD Kota Depok dan Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna, saat melakukan penandatanganan pada Rapat Paripurna dalam rangka Pembentukan dan Penetapan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi dan Badan Anggaran DPRD Kota Depok, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Cilodong, Senin (7/10). FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK Menjadi pemenang pada Pemilu 2019, tidak menjadikan PKS digdaya di DPRD Kota Depok. Meski mendapat slot Ketua DPRD Kota Depok, namun sepertinya kekuatan partai berlambahg Bulan Sabit Kembar itu lemah dalam struktural Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Misalnya dalam pembagian ketua komisi, dari A sampai D. PKS tidak mendapat jatah ketua.

Hal tersebut terlihat dari hasil Rapat Paripurna dalam rangka Pembentukan dan Penetapan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi dan Badan Anggaran DPRD Kota Depok, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Cilodong, Senin (7/10).

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Umum DPD PKS Kota Depok, TM Yusufsyah Putra mengatakan, hasil tersebut berdasarkan hasil musyawarah mufakat fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Depok.

“Hasil itu sesuai dengan kesepakatan dengan teman-teman fraksi lain di DPRD,” ungkapnya kepada Radar Depok.

Putra menambahkan, meski tidak mendapat ketua (Komisi), namun masih ada posisi sentral sebagai wakil di Komisi D, oleh Supariyono. “Wakil Ketua Bapemperda, Ade Supriatna dan di Bamus ada saya sebagai ketua,” kata Ketua DPRD Kota Depok ini.

Wakil rakyat dari Beji-Cinere-Limo ini menegaskan, hal tersebut merupakan hal biasa dan memang kondisinya seperti itu. Namun, ia kembali menegaskan bila kader PKS di DPRD Kota Depok, intinya bekerja untuk masyarakat.

“Kami mau ditaruh di ketua, wakil hingga anggota sekalipun, intinya akan bekerja untuk masyarakat sesuai dengan fungsi DPRD, yakni pengawasan, legislasi dan penganggaran itu yang kami maksimalkan,” papar Putra.

Sebab, Putra menambahkan, apapun yang terjadi di dewan, kenyataannya memang sudah digariskan oleh Allah SWT. Pihaknya pun lebih mengutamakan kondusifitas dan kebersamaan dengan seluruh fraksi yang ada di DPRD Kota Depok.

“Kebersamaan berdasarkan musyawarah mufakat ini lebih diutamakan, kami bekerja untuk masyarakat, bermitra dengan pemerintah, dimana dewan bagian dari pemerintahan harus bersinergi, agar kedepannya keperpihakan kepada masyarakat dapat tercapai,” kata Putra.

Dikatakannya, hari ini (Selasa 8/10), masih ada Rapat Paripurna dalam rangka Pembentukan dan Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Depok.

“Pemilihan akan dilakukan di Rapat Paripurna, tapi untuk BKD, hanya ada lima fraksi, sementara untuk periode 2019-2024 ada tujuh fraksi. Jadi ada dua fraksi yang tidak masuk dalam BKD nanti,” ujarnya.

Dikaitkan dengan Koalisi Depok Bangkit (KBD) pada Pilkada Depok 2020, Putra menampik bahwa hal tersebut tidak bisa dibandingkan dengan kondisi di DPRD Kota Depok saat ini. Sebab, situasi dan peta politik di Kota Sejuta Maulid masih dinamis. “Tidak bisa dipastikan. Karena  masih dinamis,” pungkasnya.

Di lain pihak, Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah mengaku akan bekerja sebaik dan seprofesional mungkin di Komisi A. Sehingga, output yang dihasilkan di komisi tersebut dapat bermanfaat untuk kemajuan Kota Depok.

“Minggu depan kami akan segera rapat internal dan akan menyusun program kerja seluruh anggota Komisi A. Tentunya program Komisi A harus sesuai dengan leading sektornya,” ucap Hamzah.

Senada dengan Hamzah, Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Supriatni mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada dirinya. Disadari, banyak pekerjaan rumah di Komisi D, karena lebih banyak bersentuhan dengan masyarakat dan pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.

“Mohon doanya agar amanah ini menjadi manfaat untuk warga Depok,” kata Supriatni.

Di tempat yang sama, Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna mengharapkan, ke depan hubungan antara legislatif dan eksekutif dapat berjalan baik. Dengan sinergisitas yang baik dapat berdampak pada pembangunan di Kota Depok. “Semoga seluruh ketua dan anggota dapat menjalankan fungsinya dengan baik demi mewujudkan Depok yang unggul, nyaman, serta religius,” pungkasnya. (rd)

 

Komisi A

Ketua : Hamzah (Gerindra)

Wakil Ketua : Mad Arif (PDIP)

Sekretaris : Nurhasan (PAN)

 

Komisi B

Ketua : Hermanto (PDIP)

Wakil Ketua : Lahmudin (PAN)

Sekretaris : Priyanti Susilawati (Gerindra)

 

Komisi C

Ketua : Edi Sitorus (Demokrat)

Wakil Ketua : Edi Masturo (Gerindra)

Sekretaris : Mazhab HM (PPP)

 

Komisi D

Ketua : Supriatni (Golkar)

Wakil Ketua : M Supariyono (PKS)

Sekretaris : Rudy Kurniawan (PDIP)

 

Bamus

Ketua : TM Yusufsyah Putra (PKS)

Wakil Ketua I : Yeti Wulandari (Gerindra)

Wakil Ketua II : Hendrik Tangke Allo (PDIP)

Wakil Ketua III : Tajudin Tabri (Golkar)

 

Bapemperda

Ketua : Ikravany Hilman (PDIP)

Wakil Ketua : Ade Supriatna (PKS)

Sekretaris : Zamrowi (Sekretaris DPRD Kota Depok)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya