Anggota Komisi D, DPRD Kota Depok, Farida Rachmayanti.
Anggota Komisi D, DPRD Kota Depok, Farida Rachmayanti.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pemkot Depok dan Polresta Depok, diminta serius memberantas prostitusi online yang kian marak. Mengatasinya bisa berpijak pada Peraturan Daerah (Perda) dan Undang-Undang (UU) Informasi Transaksi Elektronik (ITE), UU Pornografi dan UU Pernikahan.

Anggota Komisi D, Tengku Farida Rachmayanti menegaskan, pemerintah harus bertindak tegas terhadap prostitusi on line. Jangan dibiarkan bisnis prostitusi yang melanggar moral, merajalela dengan memanfaatkan media sosial. Pemerintah bisa mengatasi dengan berpijak pada peraturan perundangan yakni UU IT, UU Pornografi dan UU Pernikahan.

“Kami mendorong Pemerintah Kota Depok untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan secara intens ke lapangan.  Terutama apartemen yang diduga menjadi tempat pertemuan mereka,” tegasnya kepada Radar Depok, Rabu (17/10).

Menurutnya, dalam Perda Kota Depok No16 Tahun 2012, dilarang tegas untuk melakukan perbuatan asusila dan prostitusi. Pasal terkait menyebutkan, Setiap orang dilarang: melakukan perbuatan prostitusi; menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri untuk melakukan perbuatan prostitusi.

Peraturan Daerah juga menegaskan, Setiap orang atau badan dilarang menyediakan/mengusahakan tempat asusila dan prostitusi dan dilarang memberikan kesempatan, sehingga menimbulkan perbuatan asusila dan/atau prostitusi.

Pemerintah dan kepolisian, kata Bu Opi -sapaan Farida- diharapkan meningkatkan kerjasamanya dengan masyarakat. Membangun sinergi dengan mereka, untuk melakukan pengawasan. Terutama di wilayah apartemen atau kos-kosan yang terindikasi. “Dengan fenomena ini kontrol sosial harus ditingkatkan untuk menjaga ketahanan sosial,” jelasnya.

Sebenarnya masyarakat secara umum sudah sangat peka terhadap masalah ini. Dari beberapa kali dia reses, masyarakat berharap adanya peraturan yang mengatur apartemen dan kosan. Agar tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang amoral. “Dengan adanya hal ini semoga bisa kita tidak lanjutin. Pemblokiran alamat situs dan akun medsos yang terkait prostitusi on line secara tegas harus dilakukan,” terangnya.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok, Ani Rahmawati mengatakan, porstitusi online muncul akibat lemahnya delapan fungsi keluarga di masyarakat. Sehingga beberapa masyarakat dapat terjerumus kedalam lembah hitam porstitusi. “Jika delapan fungsi keluarga tidak berjalan dengan baik, keluarga itu pasti rapuh,” kata Ani, kepada Radar Depok.

Dia menyebutkan, delapan fungsi keluarga ialah, fungsi agama,  sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan,  reproduksi,  ekonomi,  sosialisasi dan pendidikan, lingkungan.

“Jika fungsi agama, cinta dan kasih sayang, atau reproduksi tidak ada, maka tidak menutup kemungkinan semakin marak porstitusi online,” ungkapnya.

Meski demikian, pihaknya beruapaya untuk menekan angka porstitusi online dengan mengedepankan delapan fungsi keluarga ke seleruh warga.

“Solusi dari kami, kedepankan delapan fungsi keluarga. Sebab alasan ekonomi itu klise,” bebernya.

Selain delapan fungsi keluarga, pihaknya juga sudah menerapkan amanah Peraturan Daerah (Perda) nomor 9 tahun 2017 tentang Ketahanan Keluarga. Yaitu dengan melaksanakan penpampingan pranikah kepada pemuda. “Pendampingan pra nikah dapat meminimalisir angka porstitusi,” tandasnya.(rd)

 

Jurnalis : Fahmi Akbar (IG : @akbar.fahmi.71), Indra Abertnego Siregar  (IG : @regarindra)

Editor : Pebri Mulya