ILUSTRASI : APBD Kota Depok tahun 2020 sudah diketuk palu dan nominalnya Rp2,927 Triliun. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
PENGGUNAAN AIR TANAH : Suasana pemukiman penduduk dan pertokoan di kawasan Jalan Margonda Raya. Penggunaan air tanah sampai saat ini masih banyak digunakan untuk keperluan rumah tangga atau komersial di kawasan tersebut. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Surat rekomendasi perpanjangan izin air tanah di Kota Depok untuk PT Propindo Sedayu dengan nomor 546.2/153/29.1.03.2a/DPMPTSP/2019, yang menyatakan bahwa di Jalan Raya Margonda Raya tidak terdapat jaringan pipa PDAM, masih jadi pertanyaan dapat keluar dari dinas mana.  Pasalnya, Dinas DPMPTSP Jawa Barat tidak akan sembarangan memperpanjang izin pengelolaan air tanah di Kota Depok. Perlu ada rekomendasi dari Pemerintah Kota Depok.

Setelah dibantah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Depok dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Depok. Kini Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok juga kembali mengatakan rekomendasi diberikan Dinas PUPR Kota Depok.

Kepala BKD Depok, Nina Suzana menyebut, perizinan pengelolaan air tanah saat ini memang menjadi kewenangan provinsi. “Izin memang di provinsi, Pemkot hanya pemungutan pajak nya saja,” kata Nina kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Nina juga mengatakan, yang berkewenangan untuk memberi rekomendasi terkait izin yang akan dikeluarkan Pemprov Jabar itu di DPUPR. “Gak ngerti saya, DPUPR itu ranahnya,” tegas Nina.

Diberitakan sebelumnya, memuluskan proses perijinan pemanfaatan air tanah di sepanjang Jalan Margonda, ternyata dapat dilakukan dengan mudah. Beredar surat keterangan palsu untuk memuluskan proses perizinan di Provinsi Jawa Barat.

Seperti surat yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pemda Jawa Barat yang mengeluarkan perpanjangan izin pengusahaan air tanah PT Propindo Sedayu dengan nomor 546.2/153/29.1.03.2a/DPMPTSP/2019.

Dalam surat yang dikeluarjan pada tanggal 31 Januari 2019 di Bandung tersebut, perpanjangan izin diperuntukan kepada apartemen milik PT Propindo Sedayu, yang terletak di Jalan Margonda Raya Kav 88, dengan pimpinan perusahaan Heru Lazuardi Triwiharto.

Surat yang diberikan DPMPTSP Jawa Barat, memiliki nomor surat permohonan 013/BM-AMR/X/2018, tertanggal 31 Oktober 2018. Dalam surat tersebut juga menjelaskan letak sumur bor yang telah diperpanjang ijinnya di titik koordinat B/T = 106o49’35,01” U/S = 06o23’10,40”.

Selain itu, Pemda Jabar juga telah telah memberikan nomor registrasi sumur 32.76.06.0002. Pemda Jabar juga membatasi maksimum pengambilan air tanah yang diijinkan hanya 50 meter kubik perhari. Izin tersebut hanya diberikan oleh DPMPTSP Jawa Barat hanya dua tahun terhitung sejak surat izin perpanjangan ditetapkan.

Namun, ada yang janggal. Terdapat penyataan, di dalam surat perpanjangan izin tersebut menyatakan di kawasan tersebut tidak terdapat jalur PDAM. Padahal, kenyataannya di sepanjang Jalan Margonda Raya terdapat pipa milik PDAM. Bahkan, saat ini PDAM telah mengganti pipa lama di Jalan Margonda Raya dengan pipa baru berjenis  High Density Polyethylene (HDPE). Sehingga tidak mungkin di Jalan Margonda Raya tidak terdapat jaringan pipa milik PDAM Tirta Asasta Kota Depok.

Dalam surat tersebut juga tercantum tembusan ke Gubernur Jawa Barat, Walikota Depok, Kepala DPMPTSP Jabar, dan Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Jabar.

Sementara itu, terkait rekomendari DPMPTSP Jabar, Kepala DPMPTSP Kota Depok, Yulistiani Mochtar mengatakan, proses permohonan ijin pemantaan air tanah memang telah dilimpahkan ke DPMPTSP Jabar, terkait rekomendasi dia juga mengaku tidak terlibat. “Bukan (tidak mengurus rekomendasi izin), Kalaupun ada itu di PUPR,” kata Yulis.

Pihaknya mengaku, tidak mengeluarkan rekomendasi apapun terkait permohonan perpanjangan izin pemanfaatan air tanah.  Begitu pula yang dikatakan, Sekretaris Dinas PUPR Kota Depok, Citra Indah Yulianty. Menurutnya, DPUPR tidak mengeluarkan izin tersebut sejak lama. “Saat ini PUPR tidak lagi melayani proses perizinan apapun terkait air bawah tanah,” singkat Citra kepada Radar Depok. (rub)

 

Jurnalis : Rubiakto (IG : @rubiakto)

Editor : Pebri Mulya