ILUSTRASI
ILUSTRASI

 

JAKARTA – Penyusunan Kabinet Kerja Jilid II di era Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin berbeda dari periode pertamanya, yakni dengan tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami tidak diikutkan (kali ini),” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Jakarta Selatan.

Meski demikian, Syarif mengaku masalah akan hal tersebut, karena itu adalah hak dan kewenangan presiden.

“Itu adalah hak prerogatif presiden. Kalau kami diminta, kami akan memberikan masukan. Kalau tidak, ya tidak apa-apa seperti itu,” kata Syarif.

Dia hanya berharap, agar Jokowi memilih pembantu yang memiliki integritas dan jejak rekam yang baik. Selain itu, pemilihan calon menteri berasal dari profesional di bidangnya masing-masing.

“Kami berharap yang ditunjuk oleh presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela, dan kami berharap bahwa memilih yang betul-betul bersih, mempunyai integritas yang baik dan profesional di bidangnya yang akan dia kerjakan,” kata dia. (jpnn/rd)

 

Editor : Pebri Mulya