CURHAT: Warga terdampak tol Depok-Antasari (Desari) kembali menyampaikan keluhannya kepada Fraksi PDI Perjuangan, Selasa (22/10). Warga dikemudian diterima oleh Sekjen DPC PDI Perjuangan Ikravany Hilman. FOTO : DOK.PRI FOR RADAR DEPOK
CURHAT : Warga terdampak tol Depok-Antasari (Desari) kembali menyampaikan keluhannya kepada Fraksi PDI Perjuangan, Selasa (22/10). Warga dikemudian diterima oleh Sekjen DPC PDI Perjuangan Ikravany Hilman. FOTO : DOK.PRI FOR RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Sejumlah warga Krukut yang terdampak pembangunan jalan tol Depok-Antasari (Desari) kembali mengadukan nasibnya, kepada Fraksi PDI Perjuangan, pada Selasa (22/10). Mereka kemudian diterima oleh Sekjen DPC PDI Perjuangan Ikravany Hilman.

Salah satu warga yang terdampak tol Desari, Wawan mengaku, sejumlah poin telah disampaikan warga kepada Fraksi PDIP dalam hal persoalan pembebasan lahan tol Desari, yang hingga saat ini tak kunjung selesai. Karena berbenturan dengan proses hukum, yaitu tiba-tiba di September tahun 2017 saat warga sedang menunggu kapan dibayar, warga malah digugat.

“Akhirnya berproses sidang, kurang lebih satu tahun menjalani sidang. Pada titik akhirnya warga dinyatakan kalah oleh Perponding dalam persidangan pada Oktober 2018,” tutur Wawan kepada Radar Depok.

Dengan adanya keputusan dari pengadilan yang menyatakan warga kalah, hal ini membuat warga bingung. Karena lanjut Wawan, mereka sudah beranak cucu dan puluhan tahun tinggal di lokasi tersebut. Sejak dulu tidak pernah ada yang melarang, mencegah, tidak ada papan larangan, atau ada yang memiliki baik itu perseorangan maupun dari instansi.

“Hal ini yang selalu menjadi pertanyaan warga,” ucap Wawan didampingi warga lainnya, Mulyadi dan Suwarno.

Menurutnya, kalau memang itu warga tidak ada hak artinya negara juga tidak mungkin pernah mengeluarkan appraisal harga untuk disampaikan ke warga. Dan tidak ada yang namanya nomor induk bidang, serta banyak lagi hal yang menurutnya di luar nalar.

“Setelah kami sampaikan, Fraksi PDIP merasa prihatin dengan kondisi ini. Seharusnya pemerintah hadir untuk membuat sebuah keputusan atau kebijakan dan jangan sampai merugikan rakyat. “Kami ini orang kecil, bukan orang mampu. Kalau orang mampu mungkin tidak pernah tinggal di tanah yang namanya alas tanah negara. Ini semua kita orang kecil semua,” tandasnya.

Kalau berbicara kompensasinya, BPN sudah mengeluarkan appraisal harga untuk warga. “Kami berharap, Fraksi PDIP mendorong agar apa yang menjadi hak masyarakat bisa mereka dapatkan sesuai apa yang dikeluarkan negara,” harap Wawan.

Terpisah, Sekjen DPC PDI Perjuangan, Ikravany Hilman menyebutkan, pada pertemuan tersebut warga menyampaikan soal kasus tanah mereka yang terdampak pembangunan tol Desari. Tanah yang mereka diami berpuluh-puluh tahun tergusur karena proyek negara.

Ikravany menilai, sebetulnya negara sudah bersepakat untuk memberikan ganti rugi, warga juga tidak menolak besaran ganti ruginya, dan sudah merelakan itu untuk negara. Tetapi ketika mau dieksekusi, kemudian ada gugatan dari pihak yang mengaku memiliki tanah itu atas alas haknya Perponding pada zaman Belanda.

“Yang sebetulnya sejak tahun 60-an ini sudah diatur agar dia harusnya merubah hak kepemilikannya. Maka gugatan itu ternyata dimenangkan oleh pengadilan, tetapi ada sebagian yang banding. Sehingga status tanah tersebut masih status quo, menunggu keputusan banding,” ucap Ikravany kepada Radar Depok.

Sementara uang ganti rugi sudah dititipkan dikonsinyasikan ke pengadilan. Namun, pengadilan belum bisa cairkan, karena masih ada proses pengadilan.

“Yang ingin kami bantu warga itu untuk memastikan tentang alas haknya, walaupun sudah ada keputusan pengadilan, tetapi kita masih bisa cek beberapa hal. Terutama memastikan bahwa apakah perponding ini masih sah? Karena ada aturan-aturannya,” tegas Ikravany.

Meski begitu, Ikravany mengatakan, pihaknya akan menelusuri apakah sudah ada perubahan status dari perponding menjadi HGU. Kemudian apakah diperpanjang atau tidak dan sebagainya. Dan apakah perponding ini termasuk wilayah yang di Krukut. Karena warga bersikeras bahwa perponding itu tidak termasuk tanah di Krukut yang eks Situ Krukut.

“Kami juga akan mengecek di Jawa Barat apakah itu sudah masuk ke dalam aset provinsi. Tidak boleh ada dua alas hak di atas satu bidang tanah. Kalau itu alas tanah dikuasai negara, tidak mungkin ada hak pribadi. Demikian juga sebaliknya, kalau sudah ada hak milik pribadi, negara tidak bisa mengklaim,” papar Ikravany.

Di sisi lain, PDIP akan memberikan bantuan advokasi melalui Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat. “Tanpa berpretensi dulu, kami mencari dulu kejelasan soal status lahan ini. Kalau itu memang hak rakyat kami akan bela sampai dimana pun,” pungkasnya. (rd)

 

Jurnalis : M. Agung HR (IG : @agungimpresi)

Editor : Pebri Mulya