Beranda Politika APBD Mesti Tingkatkan Kesejahteraan

APBD Mesti Tingkatkan Kesejahteraan

0
APBD Mesti Tingkatkan Kesejahteraan
BAHAS : DPRD Kota Depok sedang menghelat Rapat Paripurna. FOTO : DISKOMINFO FOR RADAR DEPOK
BAHAS : DPRD Kota Depok sedang menghelat Rapat Paripurna. FOTO : DISKOMINFO FOR RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan (DPP) DPRD Kota Depok memandang upaya pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah orentasi dan tujuan utama dalam pembangunan.

Sehingga, setiap uang yang dianggarkan dalam APBD (Value of Budget) Pemkot Depok, seharusnya berbanding lurus (Linear) dengan capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Depok.

Hal tersebut dilontarkan Bendahara Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan DPRD Kota Depok, Endah Winarti dalam Rapat Paripurna dalam rangka Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun 2020 dan Jawaban Walikota Depok, di ruang rapat Paripurna Gedung DPRD Kota Depok, Jalan Boulevard GDC, Kecamatan Cilodong, Senin (4/11).

“Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan memberikan Apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap berbagai capaian Pembangunan Pemerintah Kota dalam kurun waktu beberapa Tahun ini, tetapi juga kami memberikan tanggapan serta beberapa catatan penting dalam Sidang Paripurna kali ini,” kata Endah saat membacakan pandangan Fraksi dihadapan Walikota dan Wakil Walikota Depok.

Pada kesempatan tersebut, Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan juga menyampaikan tiga poin. Pada Nota Keuangan dan Rancangan RAPBD Kota Depok tahun anggaran 2020, DPP meminta agar Pemerintah Kota Depok mengoptimalkan langkah konkret terkait penyusunan anggaran yang berbasis kinerja dan melakukan penguatan program dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan.

“Kedua, Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan meminta agar dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku, maka pemerintah daerah hendaknya mampu membuktikan kinerja secara nyata dan transparan,” papar Endah.

Selanjutnya, ketiga, Fraksi DPP meminta kepada Pemerintah Kota Depok dalam mengusulkan program dan kegiatan dalam APBD 2020 hendaknya senantiasa harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan APBN. Sehingga terhindar dari duplikasi atau tumpang tindihnya suatu kegiatan yang didanai dari berbagai sumber.

“Kami berharap Nota Keuangan dan Rancangan RAPBD ini dapat menjawab kebutuhan, masalah, tantangan dan kondisi saat ini maupun yang akan datang, serta menjadi instrument dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kota Depok pada akhirnya,” pungkasnya. (rd)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya