Beranda Politika Bawaslu Depok Butuh Penambahan Anggaran

Bawaslu Depok Butuh Penambahan Anggaran

0
Bawaslu Depok Butuh Penambahan Anggaran
Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini.
Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pada Penandatangan Naskah Hibah Bantuan Daerah (NPHD), Bawaslu Kota Depok telah mendapat alokasi anggaran Rp15 miliar. Namun, untuk melaksanakan pengawasan pesta demokrasi 2020 yang maksimal, lembaga yang dipimpin Luli Barlini ini kembali mengajukan penambahan anggaran.

Luli mengungkapkan, idealnya Bawaslu mendapatkan 30 persen dari nilai anggaran yang diberikan ke KPU. Sehingga, pengawasan dapat berjalan maksimal demi terwujudnya pesta demokrasi yang bersih dan berintegritas.

“Kalau anggaran yang kemarin, setelah pulang dari Surabaya, tim sekretariat membuat anggaran, lalu dikirim lah ke Walikota dengan nilai Rp15 miliar,” ungkap Luli kepada Radar Depok, Senin (4/11).

Setelah pertemuan di Makasar, Luli menjelaskan, ada penambahan anggaran untuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), yang semua bertugas selama sembilan bulan. Namun, dari hasil pertemuan di Makasar tersebut, jadi 12 bulan. Rinciannya, satu bulan sebelum pembentukan PPK dan tiga bulan setelah Pilkada.

“Ada lagi penambahan non PNS, dimana ada aturan pengurangan PNS, hanya dibolehkan delapan orang. Tapi, di Pilkada tetap, jadi totalnya di Bawaslu ada 24 orang. Dari Pemkot Depok, belum ada penambahan, masih di posisi Rp15 miliar. Untuk itu, kami lagi mengajukan anggaran tambahan,” paparnya.

Kemudian, yang terpenting, Luli melanjutkan, Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk tingkat kota. Sebab, di Pemilu kemarin dilaksanakan di tingkat kecamatan, pihaknya kesulitan database.

“Jadi, kami ingin melaksanakan sendiri di tingkat kota. Nantinya dibagi menjadi dua zona,” ujarnya.

Selain itu, ada pemantapan kebangsaan untuk Panwascam, PPL dan kebawahnya agar memiliki satu tujuan, integritas dan persepsi sama dalam mengawal Pilkada yang lebih baik.

“Pemilu kemarin sudah baik, saya menginginkan di Pilkada tetap seperti itu. Kalau bisa lebih baik lagi,”

Menurutnya, angka Rp15 miliar tersebut, murni Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu Kota Depok yang membuat anggaran tanpa melibatkan komisioner yang ada. Tetapi, setelah pimpinan Bawaslu Jabar melakukan supervisi untuk mengangkat kebutuhan lebih dulu, baru memasukan anggaran. Sehingga, anggaran itu berbasis aktivitas dan kegiatan.

“Setelah pimpinan melakukan supervisi, lakukan sesuai kebutuhan. Jadi, diangkat dulu kebutuhannya baru dibunyikan uangnya,”

Saat ini, Luli menambahkan, karena sudah daedline, maka ia memperkirakan penambahan anggaran Rp3,1 miliar, dari revisi anggaran Rp24 miliar, kemudian bergeser di Rp22 miliar, lalu ke Rp20 miliar. “Kami semakin menekan anggaran hingga penambahannya Rp3,1 miliar. Itu sudah kebutuhan dasar soalnya,” tambahnya.

Ia mengakui, dengan mempersempit anggaran, maka ada kegiatan yang akan dikurangi volume atau porsinya. Misalnya untuk sosialisasi yang seharusnya menghadirkan 100 orang, jadi berkurang menjadi 50 peserta.

“Porsinya lebih kecil, karena kami ingin sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat. Itu sudah dikurangi ya. Sebenarnya, idealnya 30 persen dari anggaran KPU, ini kan tidak, sudah sangat efisien menurut saya,” pungkas Luli. (rd)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya