HADIR : Ketua Bawaslu RI, Abhan didampingi Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan, Jajaran Komisioner Bawaslu Kota Depok, panitia dan peserta program SKPP berfoto usai menghadiri SKPP di Wisma Hijau, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Jumat (15/11). FOTO : LULU/RADAR DEPOK
HADIR : Ketua Bawaslu RI, Abhan didampingi Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan, Jajaran Komisioner Bawaslu Kota Depok, panitia dan peserta program SKPP berfoto usai menghadiri SKPP di Wisma Hijau, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Jumat (15/11). FOTO : LULU/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Mengantisipasi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kelelahan berujung meninggal pada Pilkada serentak 2020, Bawaslu Jawa Barat (Jabar) memetakan kerawanan agar beban petugas KPPS tidak terkuras.

Seperti yang dituturkan Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan, penyelenggara Pemilu harus menyisir permasalahan atau problem beban KPPS tersebut di titik mana. Sehingga, tidak terulang seperti Pemilu 2019.

“Mulai dari pengawasan Bawaslu, misal jangan sampai logistik yang tertunda menyebabkan pengawas harus begadang menunggu dan lain sebagainya,” kata Abdullah kepada Radar Depok, Minggu (25/11).

Menurut Abdullah, salah satu faktor seperti keterlambatan logistik Pemilu menyebabkan masalah pada petugas. Karena, petugas harus menunggu hingga logistik tiba di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Untuk itu, Bawaslu melakukan antisipasi, yakni belajar dari penyelenggaraan Pemilu 2019. sebab, beririsan dengan itu, pihaknya pun melakukan fungsi pengawasan Bawaslu. Dari sini, pihaknya mulai mengintensifkan menilai titik beban tersebut.

“Apakah kemudian mereka stand by karena menunggu ketidakpastian ketika distribusi logistik, jadi banyak yang mulai begadang. Harusnya logistik tiba di TPS itu H-1, tapi ada juga yang belum sampai hari-H. Ini kan problem di penyelenggara soal distribusi logistik,” paparnya.

Selain itu, Abdullah menambahkan, tahapan penghitungan pun menjadi masalah. Sebab, di Pemilu 2019, begitu  banyak surat suara yang dihitung menjadi persoalan sehingga petugas kelelahan.

Namun, pada Pilkada 2020, dia berharap proses rekap tidak menimbulkan banyak masalah. Sebab, Pilkada di Jabar hanya akan dilakukan di 8 kabupaten dan kota di Jabar.

“Untuk Pilkada, konten rekapnya juga paling hanya tiga atau empat pasangan calon, jadi tidak membutuhkan waktu lama,” pungkas Abdullah. (rd)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya