Beranda Ruang Publik Benarkah Pemerintahan Indonesia Sekarang, Menyimpang dari Pancasila?

Benarkah Pemerintahan Indonesia Sekarang, Menyimpang dari Pancasila?

0
Benarkah Pemerintahan Indonesia Sekarang, Menyimpang dari Pancasila?

 

 

 

Oleh: Drs. Supartono, M.Pd*)

Pengamat Pendidikan nasional dan Sosial

 

BENARKAH pemerintahan Indonesia sekarang telah jauh menyimpang dari Pancasila? Mengapa hanya segelintir orang saja yang sanggup dan berani mengungkap hal ini demi mengingatkan pemerintah, para pemimpin, elite partai, hingga seluruh rakyat di negara kita tercinta?

Namun, sebelum mengungkap sejauh mana, Pancasila yang sila-silanya sewajibnya menjadi pedoman dan ternyata kini sudah ada yang menyimpang, justru dilakukan oleh pemerintah dan elite partai politik, sungguh menjadi keprihatinan yang mendalam.

Sengkarut Pilpres 2019 yang merupakan lanjutan kisruh dari Pilgub DKI, benar-benar telah menyita seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara hingga mengancam disintegrasi bangsa. Drama-drama perseteruan antar pendukung kedua kubu yang tersiar baik di media massa dan sosial, hingga perang adu mulut di layar-layar kaca, sungguh memiriskan hati, karena hampir boleh disebut, tak ada yang patut diteladani. Saling serang dan saling sikut bahkan hingga saling membuly.

Perseteruan pun tak berujung. Hingga Jokowi memenangkan perebutan kursi Presiden di periode kedua, saling sikut dan tonjok kata-kata terus mengemuka di berbagai media. Sebab, faktanya, Kabinet Indonesia Maju yang dibentuk Jokowi pun hanya sekadar bagi-bagi kursi. Demikian sedikit deskripsi atas kondisi Indonesia terkini. Lalu manakah hal-hal yang telah menyimpang dari pedoman Pancasila sebagai Dasar Negara? Mengapa selama ini tidak ada yang mengungkap dan membiarkan kondisi yang salah?

Bila hanya mengambil contoh dari perseteruan Pilgub DKI dan Pilpres, maka bila dianalisis sesuai sila-sila dalam Pancasila, maka nampak jelas, apa saja yang telah menyimpang secara kasat mata. Terkait Sila ke-1: Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perseteruan Pilgub dan Pilpres, agama malah dijadikan alat untuk saling menelikung dan adu domba hingga penyebaran hoaks mengkambinghitamkan pemuka agama.

Sila ke-2: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam perseteruan, manusia-manusia yang terlibat hampir semua kehilangan adab. Sila ke-3: Persatuan Indonesia. Dalam perseteruan, mana yang didahulukan oleh masing-masing pihak? Bukan Persatuan Indonesia, namun Persatuan Kelompok dan Golongan hingga sampai menelan korban jiwa dan sangat jelas garis ancaman terhadap disintegrasi bangsa. Sila Ke-4: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam perseteruan, mana itu kata-kata bijak, permusyawarahan dan perwakilan? Semua hanya mementingkan diri sendiri.

Sila ke-5: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perseteruan, di mana letak keadialan? Siapa yang dibela dan saling membela? Siapa yang dimenangkan? Jauh dari kata adil. Di mana juga pembelaan untuk masalah sosial? Rakyat terus menjadi korban dari berbagai kebijakan pemerintah, hingga teranyar, menyoal kenaikan BPJS Kesehatan yang sangat mencekik rakyat jelata, namun ada yang menganalogikan secara sederhana bahwa kenaikan BPJS tidak semahal uang pulsa. Di mana mata hati dan kata hati makhluk yang mengungkap pulsa ini? Indonesia itu seluruh, bukan Jakarta atau kota-kota besar saja. Rakyat jelata yang terkena beban kenaikan, untuk makan sehari-hari saja susah.

Itu adalah analisis kecil menyoal penyimpangan Pancasila sebagai pedoman yang benar-benar telah melanda Indonesia. Siapa yang akan membantah? Lebih dalam, menarik juga bila mengapungkan analisis Prof. M. Din Syamsuddin MA, menyoal penyimpangan Pancasila ini.

Beliau mengatakan bahwa sistem politik dan ekonomi Indonesia yang berlaku sekarang ini telah menyimpang jauh dari Pancasila, disampaikan pada Tabligh Akbar Milad Ke-107 Muhammadiyah yang digelar Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Karanggeneng, di SMA Muhammadiyah 5 Karanggeneng, Lamongan, Ahad (27/10/19).

Menurut Din, sistem politik kita jauh dari sila keempat Pancasila, ‘Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanan dalam Permusyawaratan Perwakilan’, seperti yang dipahami oleh pendiri bangsa ini.

“Ada MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara yang memilih Presiden, yang menentukan GBHN, yang minta pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden. Itu pemahaman pendiri bangsa, perumus Pancasila itu sendiri,” ungkap Din.

Kondisi sekarang, telah berubah menjadi sistem demokrasi liberal. Pemilihan langsung ini penyimpangan bagi Pancasila. Dan hasilnya seperti ini. “Mohon maaf kita memilih anggota DPR belum tentu semua pemilih mengenal dengan baik. Tapi karena balihonya paling ganteng, paling cantik, apalagi ada ‘serangan fajar’, ‘serangan Dhuha’ dan, masyaallah ada serangan Tahajud, akhirnya terpilih,” ungkap Din menjelaskan agresifnya politik uang. “Maka yang dipilih belum tentu yang terbaik. Itu demokratis.”

Din sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI melanjutkan bahwa, yang dimaksud pendiri bangsa dengan sila keempat adalah rakyat berdaulat yang diwujudkan dengan perwakilan. “Ada wakil-wakil itulah yang bermusyawarah. Di sana mungkin saja ada yang suap menyuap, tapi korbannya tidak banyak. Dari pada korbannya jutaan rakyat. Maka memilih dari yang terbaik dari yang ada diusul-usulkan. Tapi kalau sudah pemilihan langsung, asal punya uang,” jelasnya.

Selain itu, sistem ekonomi Indonesia kini menyimpang dari sila kelima, yang disebut sebagai ‘bebas sebebas-bebasnya’. “Luar, asing, boleh. Ini juga bertentangan dengan Pasal 33 UUD 45 tentang ekonomi kerakyatan di mana sumber alam dikuasi oleh negara dan di manfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Din. Tapi sekarang dalam kapitalasisme global, liberalisme masuk sehingga yang kuat satu persen menguasai lebih 50 persen aset nasional. “Empat orang kaya di Indonesia ini hartanya sama dengan harta 100 juta orang miskin.”

Apa yang diungkap oleh Din, sungguh sangat membikin kita dapat mengelus dada. Bisa apa rakyat? Sebab, semua persoalan bangsa hanya dikuasa oleh “mereka.” Analisis menyoal sila pertama hingga kelima yang saya ulas, juga sangat menyedihkan. Siapa yang melakukan semua ini jadi menyimpang? Mengapa rakyat yang selalu menjadi “tiban kesalahan” dan “sasaran tuduhan” anti Pancasila? Pendiri bangsa ini tentu sangat sedih, atas kondisi Indonesia kini.

Semoga ada kesadaran dan rasa malu, tidak buta dan tuli atas semua kondisi yang telah menyimpang ini, demi memperbaiki dan kembali pada pedoman Pancasila yang hakiki, dengan menghentikan budaya bagi-bagi kursi. Aamiin. (*)