Beranda Metropolis Buang Sampah di Nambo Terancam Kandas

Buang Sampah di Nambo Terancam Kandas

0
Buang Sampah di Nambo Terancam Kandas
BERAKTIVITAS: Pekerja menggunakan alat berat saat beraktifitas di TPA Cipayung, Kecamatan Cipayung. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
BERAKTIVITAS : Pekerja menggunakan alat berat saat beraktifitas di TPA Cipayung, Kecamatan Cipayung. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Upaya Kota Depok membuang sampah di Tempat Pembuangan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo, Kabupaten Bogor, terancam kandas.

Hal ini lantaran terkendala biaya pembayaran antara pihak kontraktor dengan investor, yang sejak awal telah ditunjuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat.

Ditunjuknya PT Dutaraya Dinametro sebagai pemenang tender, hingga saat ini investor yang dipilih DLH Jabar, yakni PT Jabar Bersih Lestari (JBL) diketahui menunggak pembayaran kepada kontraktor.

Sehingga, pengerjaan cut n fill TPPAS Nambo terkendala. Diketahui Rabu (30/10), PT Dutaraya Dinametro melakukan penyegelan dengan memasang spanduk bertuliskan TPPAS Nambo ditutup sementara. Hal tersebut dilakukan akibat pihak kontraktor gerah kepada investor, yang melulu menjanjikan pembayaran.

Project Manager PT Dutaraya Dinametro, Hanura menjelaskan, penyegelan sengaja dilakukan karena belum menerima setengah lagi pembayaran dari investor asal Korea tersebut.

Pihaknya ditunjuk sejak 1 Maret 2019 dengan proyek pengerjaan cut and fill di TPPAS Nambo. Sedangkan jumlah anggaran yang dijanjikan, sebesar Rp12.330.000.000.

Awalnya investor telah sepakat akan melakukan pembayaran pada saat pekerjaan telah mencapai 20 persen. Namun, lanjut dia, hingga sekitar 75 persen pengerjaan pihak investor belum juga membayarkannya.

“Setelah bekerja satu bulan dengan progres 20 persen tidak dapat uang muka sama sekali, hingga progres 75 persen kami dibayar sedikit. Dari total delapan miliar hanya dibayar empat miliar oleh PT JBL,” kata Hanura, saat dihubungi.

Hanura menambahkan, setelah bekerja lagi sampai 82 persen, terhitung sejak Maret hingga Mei, kontraknya pun habis bulan Agustus, namun investor tak kunjung melunasi pembayaran tersebut.

Hanura menuding, investor PT JBL tidak memiliki modal. “Kami stop! Tidak ada pekerjaan karyawan, kami stand by karena masih ada barang-barang kami, dan akan jalan kembali ketika sudah dibayarkan kekurangannya,” tegasnya.

Dia mengancam, jika selama dua pekan ke depan investor tak juga membayarkan sisa uang yang telah dijanjikan, pihaknya akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum melalui pengadilan niaga.

“Bisa divailidkan itu PT JBL-nya. Apabila mereka tidak bisa membayar uang kami maka akan kami bawa ke jalur hukum,” tandasnya.

Sementara, Direktur PT Dutaraya Dinametro, Parlin Sitorus menambahkan, pihaknya telah menyurati investor beberapa kali. Rapat bahkan pertemuan dengan DLH Pemprov Jabar pun telah dilakukan. Sehingga, lanjut dia, sempat beredar kabar bahwa Gubernur Jabar, Ridwan Kamil memanggil PT JBL untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Harapan kami tolonglah kepada DLH provinsi memilih investor yang bagus karena TPPAS ini sangat dibutuhkan jangan sampai gagal,” pintanya.

Pantauan Radar Depok di lokasi TPPAS Nambo, sebagian pengerjaan terhenti. Hanya terlihat satu alat berat yang tengah mengeruk tanah di bagian tengah jalan di wilayah TPPAS Nambo.

Sementara itu, upaya yang dilakukan Pemprov Jabar yakni, dengan mempertemukan seluruh pihak terkait pembangunan proyek tersebut. Di antaranya, PT. Dutaraya Dinametro, PT. Jabar Indah Lestari, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jabar pada Jumat (01/11). Dalam rapat koordinasi, Gubernur Pemprov Jabar, Ridwan Kamil juga hadir memberikan arahan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris DLH Jabar, Prima Mayaningtyas, saat dikonfirmasi pada akhir pekan lalu. Dia menjelaskan, sebagai investor pada proyek tersebut, PT. Jabar Bersih Lestari (JBL) telah mendapatkan solusi terkait pendanaan. Mereka mendapat bantuan dana atas kerjasama yang dilakukan PT. JBL dengan Darco Co. Ltd Singapore.

“Sudah mencari solusi, dan saat ini sedang dalam proses alternatif. Sumber pendanaan baru yang mereka dapatkan dari Singapura. Kami juga telah meminta agar segera mungkin pihak investor dapat menyelesaikan kesepakatan yang telah dilakukan,” ujarnya, kemarin.

Menurut Maya, batas waktu yang telah disepakati kedua pihak antara sub kontraktor dengan investor hingga saat ini belum habis. Maya juga membenarkan bahwa investor belum membayar kepada sub kontraktor tersebut.

“Saya sudah rapat dengan PT JBL, akhirnya PT JBL juga rapat jarak jauh dengan pihak Singapura. Saat ini sudah ada solusi ada percepatan penyelesaian, direncanakan hari Jumat agreement itu sudah ditandatangani sehingga Jumat ini ada kepastian, sehingga financial injection bisa dilakukan dan masalah dengan kontraktor selesai,” kata Maya. (rd)

 

Jurnalis : Rubiakto (IG : @rubiakto)

Editor : Pebri Mulya