Buruh demo di Depok
PROTES: Sejumlah buruh di Kota Depok melakukan aksi protes terkait penolakan surat edaran gubernur Jawa Barat mengenai upah minimum kabupaten/kota tahun 2020 di kawasan Jalan Raya Bogor, Jumat (29/11). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
Buruh demo di Depok
PROTES : Sejumlah buruh di Kota Depok melakukan aksi protes terkait penolakan surat edaran gubernur Jawa Barat mengenai upah minimum kabupaten/kota tahun 2020 di kawasan Jalan Raya Bogor, Jumat (29/11). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Seluruh aliansi buruh di Jawa Barat, khususnya di Kota Depok mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, agar mengubah Surat Edaran Nomor: 561/175/Yanbangsos tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, menjadi Surat Keputusan (SK).

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Seluruh Indonesia (FSPMI) Cabang Kota Depok, Wido Pratikno menyatakan, pada Jumat (29/11) seluruh serikat pekerja di Kota Depok telah menemui Walikota Depok, Mohammad Idris menyampaikan aspirasi terkait Edaran UMK tersebut.

“Alhamdulillah, walikota merespon dan siap menyampaikan aspirasi kami, dengan bersurat kepada gubernur Jabar,” tutur Wido kepada Radar Depok, ketika berkumpul bersama massa aksi di Jalan Raya Bogor-Jakarta, Cimanggis, Jumat (29/11).

Wido menilai, pengupahan merupakan masalah krusial yang menyangkut kehidupan pekerja. Sehingga perlu ada ketetapan hukum, tidak bisa hanya dengan edaran.

“Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai aturan tenaga kerja, pengupahan di kota maupun kabupaten ditetapkan dan direkomendasi gubernur. Tetapi Emil hanya mengeluarkan edaran yang tidak berkekuatan hukum,” tegasnya.

Selain itu, yang membuat miris aliansi pekerja yakni hanya Gubernur Jabar saja yang tidak mengeluarkan Surat Keputusan pengupahan. “Hanya di Jabar saja, yang Gubernurnya mengeluarkan edaran. Sedangkan, di wilayah Indonesia lain aparatur pemerintahan sudah menetapkan SK terkait pengupahan,” bebernya.

Wido menegaskan, kekhawatiran para pekerja apabila aturan pengupahan tidak di tetapkan maka pihak perusahaan bisa saja memberikan gaji yang tidak sesuai. “Ini sangat buruk contoh gaji Rp4 juta, tapi perusahaan hanya bisa dua juta. Sedangkan di sini, aturan hanya sebatas surat edaran tidak ada kepastian hukum,” tegasnya.

Kedepan FSPMI Kota Depok akan menunggu respon dari Gubernur Jabar, apakah akan menindaklanjuti aspirasi mereka atau tidak.

“Sampai 2 Desember besok tidak ada kejelasan kami siap adakan aksi besar-besaran di depan Gedung Sate,” paparnya.

Selanjutnya, apabila aksi tersebut tidak digubris maka para pekerja akan melakukan mogok kerja secara massal. Namun, disisi lain Wido menuturkan, pihaknya menerima nilai upah yang telah direkomendasi yaitu sebesar Rp4,2 Juta.

“Kalau soal angka kami gak masalah, itu setuju dan memang telah disetujui juga oleh dewan pengupahan. Tetapi, kenapa hanya dalam bentuk surat edaran dan kenapa tidak ditetapkan,” pungkasnya.

Berdasarkan informasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jabar, diketahui bahwa nilai UMK Jawa Barat Tahun 2020 tertinggi ditempati oleh Kabupaten Karawang Rp4.594.325, sedangkan terendah oleh Kota Banjar Rp1.831.885.

Dalam surat edarannya, Gubernur Ridwan Kamil mengatakan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dilaksanakan dengan sejumlah ketentuan, seperti Pemprov Jawa Barat menyetujui rekomendasi besaran UMK Tahun 2020 yang diusulkan bupati/wali Kota. (rd)

 

Jurnalis : Rubiakto (IG : @rubiakto)

Editor : Pebri Mulya