Beranda nasional Deodorant Ada di KHL, Buruh Juga Ingin Wangi

Deodorant Ada di KHL, Buruh Juga Ingin Wangi

0
Deodorant Ada di KHL, Buruh Juga Ingin Wangi
ILUSTRASI
ILUSTRASI

 

JAKARTA – Pembalut, ballpoint/pensil, hingga deodorant menjadi bagian dari komoditas Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang termasuk dalam perhitungan Serikat pekerja atau serikat buruh dalam meminta kenaikan upah minimum provinsi (UMP). Jadi, perhitungannya, bukan berdasarkan perhitungan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi seperti sekarang.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengatakan, alasan menyertakan deodorant karena diangggap menjadi kebutuhan pokok bagi para buruh, karena buruh juga ingin wangi.

“Masa iya sih serikat pekerja punya bau yang tidak sedap. Kita juga kan kepingin wangi. Nah deodorant salah satu penunjang kita untuk pekerja agar lebih nyaman pake deodorant, gitu,” kata Mirah.

Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang meminta agar para buruh mengerti akan kondisi ekonomi saat ini. Sehingga buruh tidak lagi menuntut kenaikan UMP sebesar 15 persen yang dirasa berlebihan.

“Kami berharap serikat-serikat pekerja mengerti akan kondisi yang kita hadapi saat ini dan jangan menuntut berlebihan, karena itu fakta-fakta yang ada di lapangan bagaimana kondisi ekonomi kita,” tutur Sarman.

Dengan kondisi ekonomi sekarang ini, kata Sarman, kenaikan mencapai 8,51 persen sudah memberatkan bagi dunia usaha. Sehingga tidak mungkin jika kenaikan harus sampai 15 persen.

“Naik 8,51 persen saja sebenarnya sudah cukup berat bagi dunia usaha dengan kondisi sekarang ini. Apalagi kalau sampai naik 15 persen, saya rasa itu sesuatu yang tidak mungkin,” katanya.

Gubernur sejumlah daerah telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2020 pada 1 November 2019, naik sebesar 8,51 persen.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat mengatakan, keputusan itu sangat menyakitkan bagi buruh. Menurutnya, kenaikan yang ditetapkan pemerintah sebesar 8,51 persen tidak layak.

“Ini sangat menyakitkan bagi kami para pekerja serikat buruh, karena memang revisi kenaikan sangat tidak layak,” tutur Mirah.

Lebih lanjut, Mirah mengatakan, kenaikan 8,51 persen tidak sebanding dengan beberapa kenaikan yang akan terjadi pada 2020. Salah satunya kenaikan iuran BPJS.

“Iuran BPJS kesehatan yang naiknya 100 persen, kemungkinan juga BBM, listrik, dan sebagainya akan menyusul, kemudian juga tentu akan diikuti dengan bahan kebutuhan pokok yang lain,” katanya.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dihitung bukan berdasarkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi seperti sekarang, melainkan berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL).

Saat ini, komponen KHL berjumlah 60 item. Sedangkan pihaknya mengusulkan KHL ditambah menjadi 78 item.

Menanggapi itu, Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, 60 item KHL yang ada saat ini sudah cukup. Sehingga tidak perlu ditambah.

“Sebenarnya yang 60 itu saja sudah cukup. Kita pengusaha bukannya tidak suka, tapi menurut pendapat kami apakah item-item seperti itu perlu harus dimasukkan semuanya?,” tanya Sarman.

Saat diminta tanggapan terkait daftar item KHL, Sarman meminta agar hal-hal dalam skala kecil tidak perlu dimasukkan dalam daftar KHL. Menurutnya, hal itu dapat membuat Indonesia dipandang kurang bagus oleh investor.

“Saya rasa di luar negeri nggak ada loh seperti itu. Sampai deodorant, minyak rambut, sisir, haduh kayak gimana gitu. Itu kan buat negara kita jadi kurang bagus juga. Udahlah nggak perlu dibeberkan satu-satu,” minta Sarman. (rd/net)

 

Editor : Pebri Mulya