komitmen DPAPMK tentang eksploitasi anak
KUATKAN KOMITMEN :  Walikota Depok, Mohammad Idris bersama Kepala DPAPMK, Nessi sedang menandatangani dokumen komitmen pencegahan eksploitasi anak. FOTO : INDRA SIREGAR/RADAR DEPOK
komitmen DPAPMK tentang eksploitasi anak
KUATKAN KOMITMEN :  Walikota Depok, Mohammad Idris bersama Kepala DPAPMK, Nessi sedang menandatangani dokumen komitmen pencegahan eksploitasi anak. FOTO : INDRA SIREGAR/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Merebaknya kasus eksploitasi seksual terhadap anak melalui dunia maya, membuat Kota Depok tidak tinggal diam. Kemarin, Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAMPK) memperkuat sinergitas dengan seluruh stakeholder di Depok serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA).

“Ini untuk menguatkan pemahaman stakeholder terkait  kebijakan terkini, baik di tingkat nasional maupun internasional. Serta memperluas wawasan stakeholder mengenai isu eksploitasi seksual anak, dan menjalin kerjasama antara daerah dengan pusat,” tutur Kepala DPAPMK, Nessi Annisa Handari kepada Radar Depok di lantai 5 Balaikota Depok, Selasa (26/11).

Dia menjelaskan, kegiatan ini diikuti sebanyak 40 peserta. Terdiri dari Perangkat Daerah (PD), aktivis perempuan dan anak, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan.

Dalam acara ini mengangkat tema mengenai Implementasi Kebijakan Pencegahan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Berbasis Siber/Internet. Dengan narasumbernya berasal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan DPAPMK Kota Depok.

Nessi menuturkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok selama ini telah melakukan berbagai upaya dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Di antaranya, membentuk Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Menurutnya, PATMB merupakan, sebuah jaringan atau kelompok masyarakat yang bekerja secara terpadu. Mencegah kekerasan terhadap anak, serta memberikan respon cepat terhadap berbagai kasus kekerasan terhadap anak.

“Selain itu, dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus, kita juga sudah membentuk sebanyak 361 RW Ramah Anak dari 911 RW yang ada,” ujarnya.

Pencegahan eksploitasi terhadap anak juga membutuhkan partisipasi seluruh pihak terkait.  Mulai dari orang tua, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepolisian, hingga pemerintah. “Apabila seluruh stakeholder dapat bekerja sama, kita berharap Kota Depok bisa terbebas dari predator eksploitasi seksual terhadap anak,” tuturnya.

Dia berharap, melalui kegiatan tersebut dapat menghasilkan suatu masukan dan rekomendasi kepada Kementerian PPPA. Terutama mengenai kebijakan terkait pencegahan eksploitasi seksual terhadap anak berbasis siber atau internet.

“Mudah-mudahan lewat kegiatan ini juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan seluruh stakeholder, untuk meningkatkan kualitas SDM yang dimilikinya,” terangnya.

Sementara itu, Staf Ahli Kementerian PPPA, Sri Danti Anwar mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Depok, dalam mencegah eksploitasi dan kekerasan terhadap anak di wilayahnya.

“Menurut saya upaya pencegahan eksploitasi anak yang dilakukan Pemerintah Kota Depok selama ini sudah cukup baik. Tetapi, yang lebih penting lagi bahwa upaya-upaya tersebut harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mencegah eksploitasi seksual terhadap anak berbasis internet. Antara lain,  peran orang tua dalam mengawasi dan membatasi penggunaan gawai (gadget) pada anak, sinergisitas seluruh stakeholder, hingga penegakan hukum. “Perlindungan terhadap anak merupakan  tanggung jawab kita semua,” pungkasnya. (rd)

 

Jurnalis : Indra Abertnego Siregar  (IG : @regarindra)

Editor : Pebri Mulya