Beranda Politika Empat Proyek Strategis Jabar Bodong

Empat Proyek Strategis Jabar Bodong

0
Empat Proyek Strategis Jabar Bodong
Ketua Komisi IV DPRD, Imam Budi Hartono saat rapat dengan Ditjen SDA Kementerian PUPR. FOTO : ISTIMEWA
Ketua Komisi IV DPRD, Imam Budi Hartono saat rapat dengan Ditjen SDA Kementerian PUPR. FOTO : ISTIMEWA

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Saat konsultasi ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait permasalahan Kali malang serta situ-situ di Bogor, Depok Bekasi (Bodebek), Kamis (31/10). Komisi IV DPRD Jawa Barat (Jabar) mendapati empat proyek belum mengantongi izin alias Bodong.

Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Imam Budi Hartono mengatakan, rapat dengan Ditjen SDA Kementerian PUPR, awalnya ingin mempertanyakan dari proyek strategis yang ada di Jabar, yang didalamnya ada sungai serta situ-situ dan yang berhubungan dengan air tanah.

“Kita tahu bahwa kebanyakan sungai, situ, serta laut itu merupakan kewenangan pemerintah pusat, sementara di Jabar ada beberapa proyek strategis yang ternyata izinnya dari beberapa proyek belum ada sementara pekerjaan sudah dilakukan. Setidaknya ada empat proyek,” kata Imam Budi Hartono kepada Radar Depok.

Politikus PKS yang akrab disapa IBH ini menguraikan, empat proyek strategis Jabar yang sudah dilakukan pengerjaan tak ada izin dari Dirjen SDA sampai hari ini, yakni Proyek Kali Malang Bekasi, Proyek Situ Rawa Kalong Kota Depok, Proyek Situ Ciburuy Kabupaten Bandung Barat dan Proyek Waduk Darma di Kabupaten Kuningan.

“Ini ibarat warga membangun rumah tak berizin atau izin sedang proses, tapi pembangunan sudah dilaksanakan, wajib di bongkar,” tegas IBH yang digadang-gadangkan bakal mengikuti kontestasi Pilkada Depok 2020 ini.

Karenannya, Jumat (1/11) pihaknya akan mengeluarkan surat rekomendasi ke Ketua DPRD Jabar untuk dilayangkan ke Gubernur Jabar agar menghentikan proyek-proyek tersebut tersebut sampai keluar izin.

“Ini melanggar komitmen dan keteladanan mekanisme, ini contoh yang buruk, gubernur membangun tanpa mengantongi izin dari yg punya wewenang dalam hal ini kementrian PUPR didalamnya Dirjen SDA,” geram IBH.

Ia menegaskan, Untuk itu DPRD Jabar melalui Komisi IV berharap izin dari proyek segera dikeluarkan dan pengerjaan di lapangan bisa ditunda terlebih dahulu sebelum ada izin. Sebab, pengamanan aset ini merupakan pekerjaan yang berat, baik itu kewenangan kota/kabupaten, provinsi maupun pusat.

“Untuk itu komisi IV berharap aset aset yang dibawahi oleh ditjen SDA ini segera diamankan baik itu situ, rawa,” ujarnyam

Kedepannya, sambung IBH, komisi IV menghimbau Dinas Sumber Daya Air untuk bersama melakukan pengawasan terkait izin-izin yang ada di provinsi, serta harus adanya koordinasi antara legislatif bersama eksekutif agar terjadinya kerjasama dan menghindari misskomunikasi.

Contohnya, sambung dia, pada saat ground breaking normalisasi Kali Malang di Kota/Kabupaten Bekasi. Pihaknya tidak mendapat undangan dari eksekutif, dan setelah diselidiki ternyata belum ada izin untuk proses pengerjaan proyek tersebut.

“Tindaklanjut dari permasalahan Kali Malang, kami akan langsung melakukan pemantauan lapangan dan serta kedepannya komisi IV meminta Dirjen SDA untuk mengeluarkan surat proyek strategis yang ada di Jabar terkait sungai, situ, serta air tanah yang nantinya komisi IV akan melakukan pengawasan terkait perizinannya,” pungkas IBH. (rd)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya