Beranda Utama Komisi IV DPRD Jabar Prioritaskan Kebutuhan Mendasar

Komisi IV DPRD Jabar Prioritaskan Kebutuhan Mendasar

0
Komisi IV DPRD Jabar Prioritaskan Kebutuhan Mendasar
KUNJUNGAN: Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono (tengah) bersama Jajaran Komisi IV DPRD Jabar saat meninjau salah satu proyek pembangunan Jawa Barat. FOTO : ISTIMEWA
Parlemen Jawa Barat Imam Budi Hartono
KUNJUNGAN : Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono (tengah) bersama Jajaran Komisi IV DPRD Jabar saat meninjau salah satu proyek pembangunan Jawa Barat. FOTO : ISTIMEWA

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Dalam Rapat Paripurna Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) yang digelar di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (27/11), Komisi IV Bidang Pembangunan memberikan beberapa rekomendasi terhadap terhadap RAPBD Provinsi Jawa Barat 2020, utamanya memprioritaskan kebutuhan mendasar bagi warga Jabar.

Seperti disampaikan, Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Imam Budi Hartono. Berdasarkan hasil rapat koordinasi Komisi dengan Dinas di bawah kewenangan komisi didapat data pengajuan RAPBD 2020, yakni Dinas Lingkungan Hidup (LH) Rp214.859.062.935,-, Dinas Perhubungan (Dishub) Rp293.090.285.075,- Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Rp124.939.689.718,-.

Kemudian, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Rp126.189.231.686,- Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Rp1.665.594.562.814,-, Dinas Sumber Daya Air (SDA) Rp789.868.645.968,- Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Rp581.563.587.384,-. Totalnya mencapai Rp3.795.105.065.580.

“Dari usulan tersebut kami tindak lanjuti dengan kunjungan lapangan, agar dapat memutuskan atas pengusulan anggaran 2020 di masing-masing dinas tersebut. Apakah layak atau tidak dilanjutkan,” kata Imam Budi.

Politikus PKS yang akrab disapa IBH Ini menjelaskan, kunjungan ke lembaga atau Kementrian terkait untuk program atau kegiatan yang membutuhkan koordinasi pekerjaan dengan pusat. Sehingga penyerapan anggaran menjadi opitimal.

“Masukan dan pendapat dari anggota komisi terhadap program dan kegiatan tersebut hasil dari kunjungan dan koordinasi dengan kementrian. Dan program prioritas dan program mendasar yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat dibanding hanya program dan kegiatan yang bersifat pencitraan saja,” papar IBH.

Berkaitan dengan Depok, sambung IBH yang digadang-gadangkan bakal mengikuti kontestasi Pilkada Depok 2020 ini, yakni, di Dinas BMPR, seperti janji kampanye RK kepada warga Kota Depok untuk membangun Fly over Jalan Dewi Sartika.

“Itu Alhamdulillah sudah dianggarkan di tahun 2020. Sementara beliau ada dua, yaitu under pass pasar citayam, DED sudah selesai dikerjakan di 2019, tetapi tidak muncul di pengerjaan nya di anggaran 2020. Jika alasannya Jalan  Pasar Citayam ditahan adalah jalan Kab. Bogor dan Kota Depok (perbatasan) karena itu janji RK kami merekomendasikan untuk memberikan bantuan keuangan kepada Pemda Kab. Bogor untuk membantu pembangunan tersebut,” sambung IBH.

Kemudian, di Dinas SDA, dari hasil kunjungan langsung komisi IV pada Pekerjaan proyek Kali Malang, menyimpulkan proyek tersebut tidak bisa dikatakan proyek strategis Jabar, karena tidak akan berdampak signifikan keberadaannya untuk rakyat.

“Ini hanya proyek pencitraan saja. Dan ada kendala teknis dalam pengerjaannya, yaitu di titik yang sama dengan pengerjaan Tol Becakayu. Sehingga menjadi hambatan kembali untuk dikerjakan tahun 2020. Maka penganggaran senilai Rp40 Miliar di 2020 bisa dialihkan untuk pekerjaan kepentingan mendasar Jabar, yaitu program pembangunan Daerah Irigasi tuntas untuk mengatasi kekeringan sawah-sawah di Jawa Barat selama musim kemarau,” katanya.

Begitu juga dengan proyek Situ Rawa Kalong di Kota Depok bukanlah proyek strategis karena banyak kendala jika itu dijadikan proyek strategis diantara akses jalan yang tidak memadai, perencanaan yang tidak matang dari segi fasilitas sebagai tempat pariwisata. Untuk itu anggaran di 2020 senilai Rp81 Miliar untuk dialihkan untuk kebutuhan mendasar pembangunan Daerah Irigasi tuntas.

“Jadi kami mengusulkan kekurangan untuk Pembangunan Daerah Irigasi tuntas dan Jaringan Irigasi tuntas sebesar Rp140 Miliar,” ujarnya.

Ia menerangkan, daerah irigasi itu merupakan kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi, meliputi bangunan bendung, saluran-saluran primer dan sekunder, termasuk bangunan utama dan pelengkap saluran pembawa serta saluran pembuang.

“Dari rekomendasi tersebut yang diakomodir, yakni tiga Daerah Irigasi tuntas di Susukan Gede Kabupaten Cianjur senilai Rp32 miliar, Cikembang Kabupaten Ciamis Rp8 miliar dan Cihoe Cikompeni Kabupaten Bogor Rp14,7 miliar. Hal lain yang belum diakomodir akan menjadi skala prioritasi di APBD perubahan 2020 dan APBD 2021,” terangnya.

Untuk Program rutilahu sebanyak 46 ribu unit rumah baru di anggarkan2020 ini 10.000 unit. Atas dasar kebutuhan rakyat yang sangat membutuhkan maka Komisi IV mengusulkan untuk ditambahkan sebanyak 10 ribu unit dengan nilai Rp175 Miliar. Dan yang diakomodir penambahan Rutilahu 1.500 unit.

“Depok pun mendapat program Rutilahu tersebut,” ucap IBH. (rd)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya