MENGGUGAT: Tim Kuasa Hukum Ketua RT10, mendaftarkan gugatan terkait peleburan wilayah, ke Pengadilan Negeri Depok, Senin (18/11). FOTO : RUBIAKTO/RADAR DEPOK
MENGGUGAT : Tim Kuasa Hukum Ketua RT10, mendaftarkan gugatan terkait peleburan wilayah, ke Pengadilan Negeri Depok, Senin (18/11). FOTO :
RUBIAKTO/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Peleburan wilayah RT10/RW03 menjadi RT03/RW04 yang diduga dilakukan oleh Lurah Harjamukti, serta dibatalkannya SK RT10 berujung gugatan.

Akibat hal itu, lurah Harjamukti, Camat Cimanggis, dan Walikota Depok digugat oleh Ketua RT10, Sudrajat melalui kuasa hukumnya. Gugatan bernomor 283/PDTG/2019/PN didaftarkan oleh kuasa hukum ke Pengadilan Negeri Depok, pada Senin (18/11).

Kuasa Hukum warga, Fredik K. Simanungkalit mengatakan, tergugat 1 adalah ketua RT03, dan lurah Harjamukti yang melakukan upaya melawan hukum, dengan meleburkan RT10/RW03 menjadi RT03/RW04, serta membatalkan SK secara sepihak tanpa ada prosedur yang jelas.

“Padahal RT tersebut sudah puluhan tahun berjalan, bahkan warga di dalam KTP, KK, SIM, dan dokumen lainnya beralamat di RT10/RW03,” tegas Fredik kepada wartawan.

Fredik mengaku, pihaknya tidak mengetahui alasan logis peleburan RT tersebut. Diketahui, Ketua RT10 Sudrajat dipilih secara demokratis oleh warga.

“Di RT10/RW03 berjumlah 60 lebih KK, dan syarat sudah memenuhi berdirinya sebuah RT. Kami heran RT sudah lama berdiri, dan tidak ada masalah,” tuturnya.

Kuasa Hukum Lainnya, Andi Tatang Supriadi menyesalkan langkah lurah Harjamukti yang sepihak melakukan pembatalan SK tanpa ada alasan yang jelas.

“Sudah berapa kali dilakukan klarifikasi oleh warga, dan bersurat baik kepada lurah, camat, dan walikota tapi tidak digubris. Akhirnya warga melakukan gugatan, karena tidak ada jalan lain,” tutur Tatang.

Menurutnya lurah Harjamukti tidak memikirkan dampak dari kebijakan pembatalan SK RT yang sudah dikeluarkan. Padahal kebijakan tersebut sangat merugikan masyarakat.

“Yang jelas kami melihat hak-hak masyarakat dan pak Sudrajat sebagai ketua RT dirampas. Bagaimana tentang KTP, SIM, jual beli sertifikat, BPKB, STNK ini tidak pernah dipikirkan. Terus belum lagi anak-anak sekolah yang sudah beralamat tinggal di situ harus merubah raport. Ini kan harus dipikirkan lurah, mereka akan merubah semuanya kan,” tandasnya.

Tatang meminta agar Lurah Harjamukti tidak mengedepankan ego sektoral sebagai pejabat dengan membatalkan sebuah kebijakan tanpa prosedur yang jelas.

“Ini perhatian buat lurah-lurah yang lain jadi harus dipertimbangkan secara matang, ketika ingin melakukan pembatalan surat keputusan. RT RW ini dibentuk dari tahun 2010 bukan dari kemarin sore. Kalau memang persoalan RT RW ini bermasalah kenapa tidak dari dulu,” tuturnya.

Sementara itu Lurah Harja Mukti, Iwan enggan memberikan komentar yang jelas terkait hal tersebut. Iwan hanya menjelaskan bahwa dirinya akan menjawab setelah selesai sidang. “Saya mohon maaf, karena saya belum bisa jawab sekarang. Besok saya ke Bandung karena saya juga digugat pak Sudrajat di PTUN. Kami sebenarnya ingin dialog tapi langsung digugat,” tuturnya. (rd)

 

Jurnalis : Rubiakto (IG : @rubiakto)

Editor : Pebri Mulya