Regulasi Margonda Berbayar Dikaji

In Metropolis
AKAN BERBAYAR : Sejumlah kendaraan melintas di kawasan Jalan Margonda Raya, Minggu (17/11). Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berencana akan menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar menuju Jakarta salah satunya adalah Jalan Margonda. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Menjadikan Jalan Margonda Raya berbayar tentu bukan keputusan yang mudah. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah kota Depok dianggap tak mau berbuat untuk menata angkutan umum di Kota Depok.

Bukan tanpa alasan, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) akan menetapkan Jalan Margonda Raya menjadi berbayar melalui sistem electronic road pricing (ERP) pada akhir 2020. Kemacetan di Jalan Margonda menjadi sorotan pusat, namun Pemkot dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut.

Bukan hanya Jalan Margonda BPTJ juga akan menerapkan sistem jalan berbayar ERP di Jalan Daan Mogot (Tangerang), dan Jalan Kalimalang (Bekasi). Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan, sampai saat ini BPTJ sedang menyusun road map.

“Kami sedang mengkaji regulasinya,” kata Bambang.

Sementara itu, Pengamat Transportasi yang juga terlibat dalam kajian penerapan ERP, Djoko Setijowarno mengatakan masalah kemacetan di Jalan Margonda sudah semakin parah. Tidak menutup kemungkinan beberapa tahun kedepan, Jalan Margonda akan macet total karena kebanyakan beban. Solusinya keberadaan angkutan umum harus semakin dikembangkan.

“Mengurai masalah kemacetan, harus berbanding lurus dengan pelayanan transportasi umum,” kata Djoko.

Secara aturan pihaknya juga sudah memiliki dasar hukum yang mengacu pada UU LLAJ.

“Dishub Depok tidak banyak berbuat untuk menata angkutan umum, kalau tidak dibuat seperti ini, Dishub Depok tidak mau berpikir,” kata Djoko.

Dengan diterapkannya sistem berbayar di Jalan Margonda Raya, secara otomatis Pemkot Depok harus menyiapkan transportasi umum yang memadai. Sehingga Jalan Margonda Raya tidak hanya dijejali kendaraan pribadi.

Dia juga mengatakan pekerjaan yang dilakukan Dishub Kota Depok terkait masalah transportasi di Kota Depok kurang strategis. Sementara itu, terkait besaran harga yang pas diterapkan di Jalan Margonda raya BPTJ masih harus melakukan kajian sebelum mengeluarkan besaran tarif yang akan dibebankan ke pengendara.

“Sampai saat ini BPTJ sedang menyusun road map dan sedang mengkaji regulasi yang ada, harga akan keluar setelah kajian selesai,” tukas Djoko. (rd)

 

Jurnalis : Rubiakto (IG : @rubiakto)

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

masker SD Muhammadiyah Sawangan

SD Muhammadiyah Sawangan Bagi-bagi Masker ke Warga

BERBAGI : SD Muhammadiyah Kecamatan Sawangan membagi-bagikan masker kain kepada pengendara, Minggu (19/04). FOTO :

Read More...
PMI depok paket PHBS

PMI Depok Berikan 164 Paket PHBS

SERAHKAN : Petugas PMI Kota Depok saat menyerahkan bantuan Paket PHBS Covid 19 ke Kecamatan

Read More...
afifah bagi sembako di mampang

Afifah Bagikan 500 Paket Sembako di Pancoranmas

BAGIKAN : Afifah Alia membagikan 500 paket sembako ke beberapa RW di Kelurahan Mampang, Kecamatan

Read More...

Mobile Sliding Menu