DIDUGA MENUNGGAK PAJAK : Salah satu perumahan mewah di kawasan Jalan Margonda Raya diduga masih ada tunggakan dalam membayar pajak perumahan, Senin (25/11). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
DIDUGA MENUNGGAK PAJAK : Salah satu perumahan mewah di kawasan Jalan Margonda Raya diduga masih ada tunggakan dalam membayar pajak perumahan, Senin (25/11). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Bukan hanya rumah di pedalaman yang doyan menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tren di 2019, justru malah rumah mewah yang melalaikan kewajibannya tinggal di Kota Depok. Tercatat ada ribuan rumah mewah yang masih menunggak PBB. Raflesh Hill, Pesona Kahayangan Margonda, Telaga Golf, dan Green Andara Residence sebagian perumahan yang ditempati pejabat hingga artis belum bayar pajak.

Kepala Bidang Pajak Daerah II Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Muhammad Reza mengatakan, saat ini ada ribuan rumah mewah di berbagai kawasan elit yang masih menunggak PBB tahun 2019. “Ada beberapa rumah yang menunggak PBB seperti di Perumahan Raflesh Hill, Pesona Kahayangan Margonda, Telaga Golf, dan Green Andara Residence,” ungkap Reza kepada Radar Depok, Senin (25/11).

Dia menjelaskan, dari 2.164 Surat Pemberitahun Pajak Terutang (SPPT) di Perumahan Raflesh Hill masih ada sebanyak 719 SPPT yang belum terbayar dengan total tagihan Rp2.122.057.968. Lalu di Perumahan Pesona Khayangan Margonda dari 1105 SPPT sebanyak 445 SPPT belum terbayarkan dengan total tagihan Rp 1.155.732.480. Selain itu, Telaga Golf jumlah SPPT ada 1.680 dengan tunggakan 942 SPPT Rp1.068.131.268, dan Green Andara Residence 256 SPPT sebanyak 118 SPPT total tunggakan Rp235.622.041.

“Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini  berkurang sekitar hampir Rp5 miliar akibat tunggakan PBB,” bebernya.

Dia menambahkan, ketika dilakukan penagihan oleh petugas pajak. Para pemilik rumah mewah memberikan berbagai alasan untuk menghindari pembayaran PBB.

“Alasan mereka macam–macam. Ada yang bilang tidak sanggup bayar PBB, karena rumah hasil warisan, dan ada juga yang mengaku kelupaan,” tuturnya.

Meski demikian, pihaknya juga tetap memberikan peringatan kepada para wajib pajak yang menunggak pembayaran PBB dengan memberikan surat tagihan pajak daerah. Nantinya, jika tidak membayar juga  akan dipanggil Jaksa Pengacara Negara, hingga pemasangan stiker, spanduk dan plang. “Kita akan berupaya, agar PBB bisa terkumpul untuk menunjang PAD Kota Depok,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Depok, Mohammad HB mengatakan, petugas penagihan pajak harus pro aktif dalam melakukan penagihan, agar bisa menarik pajak secara maksimal.

“Kalau perlu lewat door to door, ditagih langsung dari rumah ke rumah,” ujarnya.

Dia mengatakan, untuk imbauan pemerintah saat ini sudah sangat maksimal dalam menyosialisasikan terkait pajak ke masyarakat, sehingga tinggal masyarakat yang harus lebih taat dalam membayarnya. “Di setiap kesempatan lurah di Depok pasti memberikan imbauan kepada warganya untuk taat dalam membayar pajak,” tutupnya. (rd)

 

Jurnalis : Indra Abertnego Siregar  (IG : @regarindra)

Editor : Pebri Mulya