Beranda Politika Serapan Anggaran Jabar Dinilai Merosot

Serapan Anggaran Jabar Dinilai Merosot

0
Serapan Anggaran Jabar Dinilai Merosot
BAHAS : Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono dalam sebuah rapat. FOTO : RICKY/RADAR DEPOK
BAHAS : Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono dalam sebuah rapat. FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Komisi IV DPRD Jawa Barat (Jabar) menilai serapan anggaran di era kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil memburuk dibanding tahun sebelumnya. Bahkan, Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) dan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ) yang dibentuk, malah mengganggu kinerja dinas.

“Saya melihat serapan anggaran di 2019 ini sangat rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya,” tutur Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Imam Budi Hartono kepada Radar Depok, Selasa (5/11).

Hal ini disebabkan pemaksaan proyek-proyek. Padahal sudah diingatkan Komisi IV, tetapi tetap dianggarkan.  “Ini sudah kami ingatkan pula,” geram politikus PKS yang digadang-gadangkan mengikuti kontestasi Pilkada Depok 2020 ini.

Memang, sistem di era kepemimpinan RK, ada satu temuan yang cukup membuat tercengang, yakni Detail Engenering Desain (DED)-nya berasal dari Corporate Sosial Responsibility (CSR). Padahal, DED itu harus ada satu tahun sebelumnya.

“Jadi ini dipaksakan, di satu tahun pelaksanaan DED dibuat. Sehingga, terjadi lah pelelangan yang terlambat, karena menunggu DED. Hal ini bukan unsur yang tidak direncanakan, tapi direncanakan, kami sudah ingatkan bahwa ini hal-hal yang tidak akan terserap anggarannya,” lanjutnya.

Ia mencontohkan, Situ Rawa Kalong di Kelurahan Curug, Cimanggis, DED-nya diberikan CSR ke Badan Aset. Kemudian, dari sana anggarannya Rp27 miliar, ternyata, karena DED-nya telat dan beririsan dengan pengerjaan dari pusat. Sehingga, anggaran yang terserap hanya Rp4,2 miliar.

“Berapa persen itu dari Rp27 miliar itu, rendah sekali. Saya tidak yakin, di akhir tahun anggaran sampai 90 persen, mungkin hanya 80 persen serapan anggarannya,” urai IBH, sapaannya.

Kemudian, sambung IBH, terlihat dari SILPA yang ada sangat besar, yakni Rp4,5 triliun. Padahal, masyarakat sangat membutuhkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan dan infrastruktur mereka. “Kenapa masih tersisa sangat banyak,” sambung IBH.

Atas hal tersebut, IBH menambahkan, dewan sendiri menilai serapan anggaran di era kepemimpinan RK memburuk dari tahun sebelumnya. Bahkan, dari pandangan fraksi-fraksi terhadap APBD Jabar di 2020 mengejar beberapa hal, termasuk kebijakan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) dan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ).

“Menurut kami memburuk. TAP dan TAJJ sendiri kami kejar, karena mengganggu sekali kinerja dinas dengan adanya tim itu,” imbuhnya.

Ia pun mengaku aneh dengan usulan Pemprov Jabar untuk APBD 2020 sebesar Rp45,268 triliun, terutama TAJJ. Karena, mereka menyajikan data, antara data buku yang satu dengan lainnya berbeda.

“Di bagian depannya, misalnya saya mengkritisi tentang bidang saya, itu anggarannya sekitar  Rp460 miliar, tapi dilembaran dalamnya Rp560 miliar sekian, itu tidak sangat juara menurut saya. Sangat kacau menurut saya pengelolaan pemerintah yang dikelola Ridwan Kamil dengan timnya yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan,” pungkasnya. (rd)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya