Uji KIR angkutan umum
PEMERIKSAAN KENDARAAN: Petugas melakukan pemeriksaan saat uji KIR kendaraan angkutan umum di Kantor Dinas Perhubungan Kota Depok, Jalan Perhubungan, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
Uji KIR angkutan umum
PEMERIKSAAN KENDARAAN : Petugas melakukan pemeriksaan saat uji KIR kendaraan angkutan umum di Kantor Dinas Perhubungan Kota Depok, Jalan Perhubungan, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Guna menata transportasi publik, Dinas Perhubungan Kota Depok menyiapkan sejumlah upaya, di antaranya mendongkrak keberadaan angkutan perkotaan (Angkot), agar kembali menjadi primadona masyarakat.

Langkah awal, Dishub akan menyederhanakan aturan terkait Peraturan Daerah (Perda) Retribusi dan Perda Penyelenggaraan Pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas angkot.

“Angkot lagi turun demand-nya. Kita mencoba memberikan subsidi kebijakan berupa free di dalam pembayaran retribusi izin trayek,” tutur Kepala Dishub Kota Depok, Dadang Wihana kepada Radar Depok.

Diketahui, pengelola angkot dikenakan empat retribusi. Yakni izin trayek, kartu pengawasan, pengujian kendaraan bermotor (KIR).

“Saat ini hanya dikenakan KIR saja, sedangkan izin trayek dan kartu pengawasan kita tidak kenakan charge setelah Perda itu disahkan nanti. Alhamdulillah respon DPRD cukup baik, dan Pansus tiga membahas itu,” terang Dadang.

Dengan sederet kebijakan tadi, Dadang mengaku, pihaknya menargetkan agar angkot kembali bergairah, lalu menata peremajaan angkot. Kedepannya, Dishub bakal mengarahkan fasilitas angkot agar lebih baik.

“Nanti kita akan arahkan angkot itu ber-AC,” tuturnya.

Selain itu, angkot diperkenankan untuk memasang iklan sebagai upaya subsidi di dalam kebijakan. “Terutama kalau iklan itu nanti ada pajak daerahnya, dan juga ada untuk ownernya ada fee dari perusahaan iklan yang diinginkan,” tegasnya.

Dari total 2.800 angkot di Depok, saat ini yang berbadan hukum hanya 50 persen. Artinya, hanya 1.400 angkot yang legal.

“Customer lebih ingin dilayani dengan cepat dan murah, jadi yang bisa diakses banyaknya mereka menggunakan online dan lain-lain. Maka angkot harus diberdayakan juga,” tuturnya.

Selain angkot, Dishub juga sedang melakukan evaluasi dan kajian mendalam terkait program Margonda Commuter.

“Nah kita tuh sedang evaluasi terutama saat ini dengn PPD. Jadi PPD, Damri sebagaimana kita kebijakannya terdahulu baik ini sekarang lagi menata semua, termasuk juga untuk angkutan dari Terminal Depok ke Terminal Jatijajar beberapa koridor, jadi ini nanti 2020 kita running kembali,” pungkasnya. (rd)

 

Jurnalis : Indra Abertnego Siregar : @regarindra

Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)