Bawaslu Warning KPU Depok

In Politika
data kependudukan bawaslu
TAHAPAN : Jajaran Komisioner Bawaslu Kota Depok saat melakukan Rakor Stakeholder di Hotel Bumi Wiyata, Jalan Margonda Raya Nomor 281, Kelurahan Kemiri Muka, Beji, Rabu (18/12). FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Bawaslu Kota Depok mewanti-wanti KPU Kota Depok untuk berhati-hati dalam memproses Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebab, jika ada unsur kesengajaan, oknum yang melanggar dapat dipidana berdasarkan ketentuan berlaku.

Komisinoer Bawaslu Kota Depok, Wili Sumarlin mengatakan. Berdasarkan Undang-undang 10 tahun 2016, di ketentuan Pidana, pada pasal 177 menyebutkan. Siapa yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar tentang diri sendiri atau diri orang lain tentang satu hal untuk pengisian daftar pemilih di pidana paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan, kemudian denda paling sedikit Rp3 juta dan paling banyak Rp12 juta.

“Kemudian, di pasal 177a, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, memalsukan data pemilih, sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dipidana dengan penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 72 bulan, kemudian denda paling sedikit Rp12 juta dan paling banyak Rp72 juta,” kata Wili kepada Radar Depok, Kamis (26/12).

Selanjutnya, Wili menjelaskan, aturan mengenai pidana ini juga terdapat pada pasal 177b di mana anggota PPS, anggota PPK, KPU Kabupaten Kota dan KPU provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan hukum, dengan tidak melakukan verifikasi dan merekapitulasi data pemilih sebagaimana dimaksud, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 72 bulan dengan denda paling sedikit Rp24 juta dan paling banyak Rp72 juta.

Kemudian di pasal 178, setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan, kemudian denda paling sedikit Rp12 juta dan Rp24 juta.

“Jadi ini ketentuan pidana secara khusus berkaitan dengan DPT, sehingga butuh kehati-hatian dan tidak bisa serta merta dari Disdukcapil dan KPU Kota Depok untuk menghapus data seseorang, untuk itu butuh dokumen tambahan yang menyatakan penduduk tersebut pindah atau sudah meninggal,” papar Wili.

Meski demikian, lanjut Wili, Bawaslu Kota Depok mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan Disdukcapil Kota Depok, seperti mengirim surat bagi warga Depok yang belum melakukan perekaman data KTP-el.

“Kemudian, data pemilih pemula yang genap berusia 17 tahun dan pemilih pemula dari pensiunan Anggota TNI/Polri, sehingga DPT yang dihasilkan benar-benar akurat. Tugas Bawaslu adalah memastikan bahwa orang yang berhak memilih adalah orang yang terdaftar sebagai pemilih,”

Dari rapat dengan stakeholder beberapa waktu lalu. Wili menerangkan, agenda tersebut merupakan rangkaian awal untuk mengawal proses data pemilih meskipun  DP4 baru akan dilakukan pada Februari.

“Tentunya akan ada perubahan. Nah, perubahan ini yang harus sama-sama kita kawal, jangan sampai menjadi permasalahan di kemudian hari. Sehingga, hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab stakeholder, tetapi masyarakatnya,” pungkasnya.  (rd)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)

You may also read!

anak seperti di sunat

Aneh, Bangun Tidur Anak di Cimpaeun ‘Anunya’ Seperti Disunat

KEJADIAN ANEH : Anak berusia empat tahun di RW 3 Kelurahan Cimapeun, Kecamatan Tapos saat

Read More...
ulama ke idris imam

Persatuan Ulama-Habaib Depok Beri Restu Idris-Imam

DEKLARASI : Dihadiri Paslon Nomor Urut 2 dan elit partai Koalisi TAS, Persatuan Ulama dan

Read More...
penghargaan naik tingkat

Sanggar Ayodya Pala : Siswa Ujian Kenaikan Tingkat Raih Penghargaan

RAIH PENGHARGAAN : Sejumlah siswa Sanggar Ayodya Pala yang telah mengikuti Ujian Kenaikan Tingkat mendapatkan

Read More...

Mobile Sliding Menu