Beranda Politika Data Kependudukan Harus Valid

Data Kependudukan Harus Valid

0
Data Kependudukan Harus Valid
TAHAPAN : Jajaran Komisioner Bawaslu Kota Depok saat melakukan Rakor Stakeholder di Hotel Bumi Wiyata, Jalan Margonda Raya Nomor 281, Kelurahan Kemiri Muka, Beji, Rabu (18/12). FOTO : RICKY/RADAR DEPOK
data kependudukan bawaslu
TAHAPAN : Jajaran Komisioner Bawaslu Kota Depok saat melakukan Rakor Stakeholder di Hotel Bumi Wiyata, Jalan Margonda Raya Nomor 281, Kelurahan Kemiri Muka, Beji, Rabu (18/12). FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Bawaslu Kota Depok mengadakan Rapat Koordinasi Stakeholder, di Hotel Bumi Wiyata, Rabu (18/12). Salah satu yang krusial dalam forum tersebut, yakni data kependudukan dan pemilih.

Komisioner Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana mengungkapkan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu untuk melakukan pencegahan terhadap potensi-potensi yang muncul, seperti  berkaitan dengan data kependudukan dan pemilih.

“Sebab, berdasarkan pemaparan dari Kepala Disdukcapil, banyak potensi pemilih pemula, penduduk yang belum melakukan perekaman, persoalan DP4 dan lainnya perlu diketahui sejak awal oleh stakeholder,” ucap Dede kepada Radar Depok.

Sehingga, sambung Dede, pihaknya mengundang KPU Kota Depok, perwakilan kecamatan, operator KTP-el di 63 kelurahan dan juga media agar mereka mengetahui situasi dan dapat bersinergi untuk mengatasi potensi-potensi yang dapat menimbulkan persoalan nantinya.

“Sejak awal mereka sudah paham, perekaman KTP harus dikejar, kemudian setelah direkam akan diolah menjadi DP4 yang selanjutnya dilakukan pemutakhiran data.  Itu esensinya kenapa kami mengundang seluruh teman-teman, agar menjadi perhatian semua pihak,” sambungnya.

Dalam tahapan Pilkada, jangan hanya meributkan terkait Pasangan Calon atau netralitas ASN, Sebab, yang terpenting adalah data penduduk dan data pemilih untuk diketahui masyarakat.

“Data yang valid, merupakan sumber Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang valid, tidak hanya berbicara di permukaan, ini harus sampai ke bawah,” tegasnya.

Sebagai bagian dari uji petik, Bawaslu akan melakukan supervisi langsung ke kelurahan, hingga RT/RW. Sebab, persoalan nyata ada di sana, jika ditataran kebijakan di tingkat kota sudah dilakukan, maka aplikasi ke bawahnya sampai atau tidak.

“Kan itu yang ingin kita pastikan,” ucap Dede.

Dede menambahkan, berkaca dari penyelenggaraan Pilkada sebelumnya, yang menjadi perhatian adalah ketika data penduduknya bermasalah, misalnya orangnya secara faktual sudah meninggal, tapi data kependudukannya tidak diupdate, ketika dilakukan coklit atau faktualisasi ternyata tidak ada.

“Artinya kan mengulang proses yang  sebenarnya tidak perlu, jika sejak awal diselesaikan data kependudukannya, DP4 yang  diberikan KPU itu sudah lebih bersih, proses Coklit ini juga tidak akan terlalu rumit, kalau perlu tidak dilakukan, ini kan memangkas anggaran dan proses juga,” pungkas Dede. (rd)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)