Beranda Politika DEEP : Isu Krusial Pilkada Mobilisasi ASN

DEEP : Isu Krusial Pilkada Mobilisasi ASN

0
DEEP : Isu Krusial Pilkada Mobilisasi ASN
Direktur DEEP, Yusfitriadi.
Direktur DEEP, Yusfitriadi.
Direktur DEEP, Yusfitriadi.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Democracy Electoral Empowerment Partnership (DEEP) menilai salah satu isu yang krusial dan akut serta isu klasik dalam setiap gelaran Pilkada adalah mobilisasi ASN. Dan akan erat kaitannya mobilisasi tersebut, dilakukan petahana yang maju dalam kontestasi pesta demokrasi.

Direktur DEEP, Yusfitriadi menjelaskan, indikasi penyalahgunaan dana pemerintah kota untuk kepentingan politik incumbent sangat potensial disalahgunakan dengan berbagai modus operandinya.

Menurutnya, penyalahgunaan kewenangan sebagai walikota tersebut seringkali dilakukan jauh hari, bahkan sebelum tahapan Pilkada dimulai. Sehingga ketika pasangan calon sudah ditetapkan, maka seakan-anak terlihat ASN tidak terlibat dan tidak terkesan kewenangan walikota disalahgunakan untuk kepentingan pencalonanya.

“Saat ini belum sampai pada penetapan pasangan calon, sehingga belum ada calon manapun yang akan mengikuti kontestasi pilkada, sehingga keberpihakan politik atau ketidaknetralan ASN belum bisa diberlakukan,” kata Yusfitriadi kepada Radar Depok, Senin (16/12).

Seperti keterlibatan camat, bahkan mungkin pejabat ASN yang lain yang mengikuti dan menggunakan atribut Sahabat Idris, tidak bisa dinyatakan sebagai Keterlibatan mereka di ranah politik. Walaupun secara fakta sosiologis Sahabat Idris merupakan organ taktis sebuah gerakan masyarakat yang akan mensupport Idris kembali menjadi Walikota Depok.

“Namun dalam kerangka norma hukum Sahabat Idris bukanlah gerakan politik praktis, namun merupakan kelompok masyarakat,” tegas Kang Yus –sapaannya-.

Tapi, lanjut Kang Yus, ketika pasangan calon sudah ditetapkan, dan Sahabat Idris terlibat dalam dinamika politik secara kelembagaan dan atributif. Maka siapapun yang beraktifitas di dalamnya termasuk para ASN sudah berpihak secara politis kepada Idris. Namun demikian, karena semua pihak sudah memahami betul bahwa Sahabat Idris sebagai gerakan untuk mensupport incumbent, secara etika tidak baik ASN mengikuti aktifitas Sahabat Idris tersebut.

“Begitupun kepada Walikota Depok saat ini, untuk berhenti menyalahgunakan kewenanganya untuk kepentingan politik 2020 ke depan,” lanjutnya.

Karena tahapan pencalonan belum dimulai, dan calon pun belum ditetapkan, belum ada kewenangan Bawaslu yang menyatakan kondisi itu sebagai pelanggaran Pemilu. Menurutnya,, jika akan diproses ke ranah hukum, tidak menggunakan UU Pilkada, namun menggunakan UU yang lain, seperti UU ASN, UU penyelenggaraan pemerintah daerah atau yamg lainnya.

“Dan kalau terbukti bersalah, maka sanksinya pun menggunakan UU tersebut,” katanya.

Untuk itu, Kang Yus berharap agar seluruh pihak dapat menahan diri dan memegang etika politik, agar tidak menyalahgunakan kewenanganya untuk kepentingan politik Pilkada.

“Untuk bawaslu, diharapkan segera memetakan kerawanan potensial, sebagai bahan fokus pengawasan ketika pasangan calon sudah ditetapkan,” pungkasnya. (rd)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)