Beranda Metropolis DPR Warning ASN Depok

DPR Warning ASN Depok

0
DPR Warning ASN Depok
KUNJUNGAN KERJA: Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI terkati persiapan pelaksanaan Pilkada 2020 di Lantai 5 Gedung Balaikota Depok, Kamis (12/12). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
kunjungan DPR RI ke Pemkot Depok
KUNJUNGAN KERJA : Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI terkati persiapan pelaksanaan Pilkada 2020 di Lantai 5 Gedung Balaikota Depok, Kamis (12/12). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok pada 2020, Anggota Komisi II DPR RI mengunjungi Pemkot Depok, Kamis (12/12) berlangsung di Lantai 5 Ruang Edelweis, Balaikota Depok.

Pada Pilkada serentak mendatang, terdapat 270 daerah yang menggelar Pilkada. Terdiri dari sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota termasuk Kota Depok.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doly Kurnia Tanjung mengatakan, pihaknya melakukan kunjungan kerja spesifik selama satu bulan setengah ke daerah-daerah guna melihat, mengawasi, dan memonitor langsung persiapan Pilkada.

“Kami harap Pilkada ini menghasilkan pemimpin berkapasitas baik, memiliki visi misi, konsep serta program yang jelas. Bisa menyelenggarakan pemerintahan efektif, bersih, serta pelayanan publik yang baik,” tutur Ahmad kepada Radar Depok.

Ahmad menilai, Pilkada yang menghasilkan pemimpin yang baik hanya dijamin oleh penyelenggaraan pemilu berkualitas. Secara umum perangkat penyelenggara pemilu hingga tingkat TPS sesuai PKPU Nomor 15 Tahun 2019, sudah siap melaksanakan Pilkada.

“Selain KPU Depok yang sudah siap, kami juga sudah mendengarkan tahapan dari Bawaslu. Jadi over all secara umum Kota Depok sudah siap,” terang Ahmad.

Meski begitu, Ahmad mengingatkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Depok agar menjaga netralitasnya. Mengingat, petahana Walikota Depok Mohammad Idris dan Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna juga akan kembali maju di Pilkada 2020.

“ASN harus tetap profesional melayani publik, dan tidak terlibat politik praktis,” tegas Ahmad.

Sehingga lanjut Ahmad, siapapun nanti yang terpilih, ASN tetap loyal terhadap fungsinya sebagai pelayan publik. Dari sejumlah kunjungan DPR, netralitas ASN memang selalu menjadi isu yang muncul ke permukaan.

“Khususnya di daerah yang petahananya maju lagi,” tutur Ahmad.

Selain kepada ASN, DPR juga mengingatkan petahana agar tidak memanfaatkan ASN ke dalam agenda politiknya.

Senada, Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna mengatakan, ASN di Kota Depok tidak boleh terlibat politik praktis. Dan berharap, tidak ada lagi rotasi ASN di akhir Desember 2019 hingga Pilkada selesai.

“Kami yakin pribadi mereka punya pilihan. Tetapi memang tidak diperkenankan ikut dalam politik praktis. Karena memang tugas ASN ini adalah pelayanan publik,” tutur Pradi kepada Radar Depok.

Hadir pula, Ketua DPRD Kota Depok Yusufsyah Putra, Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna, Kepala BKD Nina Suzana, dan Ketua Bawaslu Kota Depok Luli Berlina. (rd)

 

Jurnalis : Indra Abertnego Siregar  (IG : @regarindra)

Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)