Beranda Metropolis Emil Kabulkan Buruh Depok

Emil Kabulkan Buruh Depok

0
Emil Kabulkan Buruh Depok
PROTES: Sejumlah buruh di Kota Depok melakukan aksi protes terkait penolakan surat edaran gubernur Jawa Barat mengenai upah minimum kabupaten/kota tahun 2020 di kawasan Jalan Raya Bogor, Jumat (29/11). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
Buruh demo di Depok
PROTES : Sejumlah buruh di Kota Depok melakukan aksi protes terkait penolakan surat edaran gubernur Jawa Barat mengenai upah minimum kabupaten/kota tahun 2020 di kawasan Jalan Raya Bogor, Jumat (29/11). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Desakan aliansi buruh terhadap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, agar Surat Edaran Nomor: 561/175/Yanbangsos tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 diubah menjadi Surat Keputusan (SK), akhirnya dikabulkan.

Hal tersebut, tentunya membuat para buruh semringah. Karena ada ketetapan hukum mengenai pengupayan yang tidak hanya sebatas imbauan.

“Kini jelas, jadi punya kepastian hukum,” ucap Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Seluruh Indonesia (FSPMI) Cabang Kota Depok Wido Pratikno, Minggu (1/12).

Wido menilai, keluarnya SK tersebut menandakan gubernur tidak melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai aturan Tenaga Kerja, pengupahan di Kota maupun Kabupaten ditetapkan dan di rekomendasi oleh Gubernur.

“Ini benar-benar sudah ditetapkan, tidak hanya sebatas edaran. Selain itu, adanya SK UMK kami merasa ada perhatian dari pemerintah,” tegas Wido.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mengapresiasi atas respon Pemkot Depok. Pasalnya, jawaban atas tuntutan mereka diberikan setelah walikota melayangkan surat kepada gubernur, Jumat (29/11).

“Hal ini juga berkat dukungan walikota Depok, yang langsung menanggapi tuntutan kami, melayangkan surat kepada gubernur. Sehingga menjadi pertimbangan hingga keluarnya SK ini,” terang Wido.

Selanjutnya, kedepan pihaknya tidak akan melakukan aksi unjuk rasa maupun mogok massal. Wido menegaskan, besaran nilai upah telah disetujui seluruh pihak terutama buruh.

“Tidak ada yang turun ke jalan, sekarang tinggal kami sosialisasikan SK ini kepada para pekerja yang tidak berserikat,” pungkasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Surat Keputusan Gubernur Jawabarat perihal Pengupahan dengan nomor surat 561/Kep.983 – Yanbangsos/2019 telah dikeluarkan pada Minggu 1 Desember 2019.

Dalam SK tersebut diputuskan, bahwa Surat Edaran Gubernur mengenai pengupahan, yang sempat dikeluarkan pada 21 November 2019 lalu tidak berlaku. Di dalamnya juga disebutkan nilai upah minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawabarat, untuk di Kota Depok besaran upah senilai Rp4.202.105,87.

Sementara itu untuk Kabupaten Karawang Rp4.594.324,54. Kota Bekasi Rp4.589.708,90. Kabupaten Bekasi Rp4.498.961,51. Kota Bogor Rp4.169.806,58. Kabupaten Bogor Rp4.039.670,00.

Perlu diketahui, terdapat sembilan poin keputusan atau diktum dalam SK tersebut. Di antaranya, yang pertama, Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Edaran Gubemur Jawa Barat Nomor 561 /75/Yanbangaos tanggal 21 November 2019 tentang Pelakaanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Pada poin kedua, gubernur pun memutuskan nilai UMK 2020 yang sama dengan nilai rekomendasi pada surat edaran sebelumnya di mana nilai UMK Karawang paling tinggi dengan nilai Rp4.594.324,54 dan Banjar terendah dengan nilai Rp1.831.884,83

“Upah Minimum Kabupaten/Kotn sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2020,” tulis Emil pada diktum ketiga.

Pada poin keempat, pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dilarang mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Poin kelima, Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari (satu) tahun. Keenam, pengusaha menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan untuk peketja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun.

Poin ke tujuh, Dalam hal Pengusaha tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka dapat mengajukan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota kepada Gubemur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, paling lambat 20 Desember 2019, dengan ketentuan sebagai berikut: selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, Pengusaha yang bersangkutan tetap membayar upah yang biasa diterima pekerja; dalam hal permohonan penangguhan ditolak, Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja paling kurang sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020; dalam hal permohonan penangguhan disetujui, Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja, sesuai besaran yang temantum dalam persetujuan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubemur Jawa Barat dan dalam hal pengusaha temmsuk industri padat karya tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020 sebagaimana dimakaud pada Diktum KEDUA. pengusaha dapat melakukan perundingan Bipartit bersama pekerja/buruh etau Serikat Pekerja/Buruh di tingkat Perusahaan dalam menentuknn besaran upah, dengan persetujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. (rd)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya