Oleh : Rusdi Ali Hanafia

Ketua DPP KNPI

Tokoh Muda Kota Depok

 

PERKEMBANGAN peradaban manusia bisa dilihat dari bentuk fisik yang tertinggal dari sebuah kota. Kota merupakan sebuah tujuan dan kenangan terakhir dari perjuangan dan kemuliaan suatu peradaban manusia. Selanjutnya kota sebagai perwujudan budaya, tidak hanya merupakan bentuk fisikal, formal dan morfologikal semata sebagai perwujudan tangibilitas, namun juga terdapat sebuah proses interaktif antara penghuni dan norma maupun nilai sosial dalam pemenuhan kebutuhannya.

Patut ditelaah lebih lanjut tentang proses terbentuknya sebuah kota dari berbagai teori rancang kota yang ada di dalam konteks peradaban manusia yang semakin bergerak kearah permasalahan yang sangat komplek.

Fenomena pendekatan perancangan kota yang banyak dilakukan saat ini jarang mengakomodasi keberagaman struktur sosio-kultural yang telah terbentuk di kawasan tersebut. Para perancang kota lebih sering melihat kota sebagai benda fisik (physical artifact) ketimbang sebagai benda budaya (cultural artifact) Perangkat rencana kota masih ditemukan kesenjangan antara rencana tata ruang yang bersifat dua dimensi dengan rencana fisik yang bersifat tiga demensi .sehingga belum sepenuhnya mengendalikan wujud kota, serta mampu memberikan panduan operasional bagi terbentuknya ruang kota yang akomodatif terhadap fenomena urban, baik situasi dan kondisi masyarakat yang ada.

Hal ini diperparah dengan kondisi global masyarakat yang ada (Konferensi Global mengenai Kota Masa Depan. Mengenai Kota Depok. Berdasarkan Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1999, tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok yang ditetapkan pada tanggal 20 April 1999, dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 berbarengan dengan Pelantikan Penjabat Wali kotamadya Kepala Daerah Tingkat II. Depok yang terlahir dari Kabupaten Bogor, adalah merupakan kota penyangga Jakarta sebagai Ibu Kota Negara NKRI. Mendengar nama Kota Depok secara spontan yang ada di imajinasi kita adalah tentang kemacetan dan kesemrawutan Kotamadya Depok yang tak beraturan dalam pembangunan. Sepanjang mata memandang di sudut sudut kota depok, dimana – mana macet ! polusi ! tata ruang kota yang tidak beraturan ! dan tak terkendalikan.

Soal Kota Depok adalah soal yang tidak asing lagi. Diketahui bersama bahwa, ada berbagai pengamat perkotaan yang membenarkan jika Kotamadya Depok adalah merupakan salah satu kota dibawa naungan Provinsi Jawa Barat yang gagal dalam pembangunan untuk menyangga DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Hal ini disebkan karena pembangunan Kotamadya Depok yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) tidak mengacuh pada Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi pedoman strategis Kotamadya Depok. Alhasil kesemrawutan pembangunan Kotamadya Depok tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas.

Pembangunan kota yang tidak beraturan dan ancaman bonus demografi yang semakin tidak bisa dibendung. Berdasarkan jumlah kependudukan kota depok tahun 2018 yang disajikan BPS Kota Depok; Jumlah penduduk sebanyak 2.330.333 jiwa, dengan klasifikasi penduduk terbanyak pada usia 30 – 34 tahun.

Soal Ekonomi, meski Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) kota depok meningkat dari 6,54 persen pada 2016 menjadi 7,28 persen pada 2017 bahkan data terkini tembus hingga 10%. Namun tidak berdampak pada kestabilan serta kesejahteraan masyarakat kota depok. Pada khususnya masyarakat eknomi menengah ke bawah. LPE kota depok juga telah dikomentari oleh berbagai pemerhati kota depok dimana ekonomi kota Depok dikelola secara autopilot. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bertambah akibat meningkatnya jumlah penduduk yang searah dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Dengan PDRB Rp53.3 triliun dan jumlah penduduk 2,17 juta jiwa (2016), pendapatan per kapita Depok mencapai Rp24,5 juta. Bandingkan dengan kota penyangga lain yaitu Bekasi (Rp27,5 juta), Bogor (Rp33,2 juta), Tangerang Selatan (Rp38 juta) dan Tangerang (Rp64,9 juta). Komponen pengurang PDRB yaitu impor bersih (hasil penjumlahan ekspor & impor antardaerah dan luar negeri) terlalu tinggi yaitu mencapai Rp46,2 triliun (2016) atau 86,61% dari kue ekonomi kota Depok. Lagi-lagi bandingkan dengan impor bersih kota Bekasi (60,6%), Bogor (50%) dan Tangerang Selatan (15,3%), sementara kota Tangerang berhasil mencetak ekspor bersih Rp21,3 triliun atau 15,6% dari PDRB. Bahkan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat, yaitu kota Bandung, dengan populasi lebih tinggi dari Depok mampu menurunkan net impor mereka hingga Rp8 triliun atau hanya 4% dari ekonomi. Angka-angka ini menunjukkan Depok tidak produktif.

Disisi lain, Visi Kota Depok yang bertajuk “Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”, dan Misi Kota Depok antara lain; 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional dan transparan; 2) Mengembangkan sumber daya manusia yang religius, kreatif dan berdaya saing; 3) Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan beradilan berbasis ekonomi kreatif; 4) Membangun infrastruktur dan ruang public yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga; 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Namun fakta dan realita sosial kota depok tidak berbanding lurus dengan visi dan misi tersebut.

Dilihat dari sisi pendidikan dimana kota depok baru memiliki satu sekolah agama negeri yaitu MTS N itu pun kurang layak selebihnya adalah MTS Swasta. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah kota depok tidak mampu mengenjot atau membuka sekolah sekolah MTS N di kota depok sebagai wadah untuk mencerdaskan generasi kota depok yang cerdas dan religius.

Dengan melihat pembangunan kota depok dari segi tata ruang kota, kualitas SDM, dan pertumbuhan ekonomi muncul pertanyaan “Mau dibawa kemana arah pembangunan kota depok”? Jangan sampai kota depok berubah menjadi kota yang tidak layak dihuni di dunia, dengan kesemrawutan dan ketimpangan sosial yang ada. Dimana mana masyarakat mulai gelisa dengan kondisi kota depok yang semakin tidak jelas arah pembanguannya.

Harapan masyarakat Pemerintah Kota depok segera mengevalusi total arah pembangunan kota depok sebagai kota yang dimekarkan sebagai kota penyangga Jakarta. (*)