Ilustrasi Obat HIV AIDS.
ILUSTRASI
Ilustrasi Obat HIV AIDS.
ILUSTRASI

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Ancaman baru mendera penderita Orang Dengan HIV (Odip) di Kota Depok dan Indonesia. Stok obat Antiretroviral (ARV) yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), untuk menekan virus HIV/AIDS dalam tubuh orang dengan HIV/AIDS (ODHA) sudah menipis.

Menurut Ketua Umum LSM Kuldesak Depok, Samsu Budiman kondisi ini dapat diartikan dalam jangka waktu 1 atau 2 bulan kedepan Odip yang mengkonsumsi obat ARV akan menghadapi kesulitan. Karena stok obat habis.

Pihaknya, menilai respon pemerintah terkait pengadaan obat ARV ini dirasa kurang. Padahal, dananya sudah tersedia dan bahkan beberapa obat sudah tercantum dalam E-Katalog.

Berdasarkan data yang didapat dari Kementerian Kesehatan mengenai stok ARV nasional per tanggal 22 November 2019. Untuk obat ARV jenis TLE (Tenovofir, Lamivudin, Zidovudine) dengan jumlah pasien yang dalam pengobatan ARV jenis ini sebanyak 48.981 ODHA hanya tersisa 290.908 botol. Apabila dikalkulasikan stok tersebut hanya akan cukup untuk konsumsi 5,9 bulan kedepan.

Padahal idealnya stok kecukupan ARV dalam batas aman bisa dapat menyuplai kebutuhan selama 9 bulan. Dikarenakan beberapa obat ARV ini masih di import, memerlukan waktu yang cukup guna bisa didistribusikan kepada pasien. “Dengan adanya ini, ribuan penderita Odip di Kota Depok was-was,” ujar Samsu kepada Radar Depok, Minggu (01/12).

Selain itu, kata Samsu, dia berkeinginan di Kota Depok ada ARV untuk anak dan ibunya. Kalau ibunya nanti melahirkan di Depok untuk Odip, tidak ada lagi merujuk ke rumah sakit lain. Seluruh Indonesia isinya sama, termasuk buat program tiranticity. Bagaimana orang Odip yang perempuan bisa melahirkan secara normal atau caesar di rumah sakit, yang memang pengampu atau yang sudah di set up, jadi tidak perlu di rujuk lagi. “Ini yang menjadi sorotan kami di Kuldesak,” tegasnya.

Terkait Perda LGBT, sambung Samsu, itu sangat diskriminasi. Jika ini diberlakukan nanti program HIV-nya jadi jeblok. Mereka nanti jadi dipersekusi terhadap salah penafsiran. “Kita kan pendekatan kesehatan, bukan pendekatan agama dan lain-lain. Kalau sudah dikaitkan dengan itu, otomatis mereka punya hak hidup, punya hak sehat, punya hak pendidikan,” bebernya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia AIDS Coalition (IAC) Aditya Wardhana mengungkapkan, upaya Kemenkes menangani persoalan HIV dan AIDS masih rendah, bahkan “bisa dibilang stagnan”. “Karena kalau balik ke data UNAIDS. Insiden HIV new infections di Indonesia pada 2016 sekitar 48 ribu, 2017 49 ribu, dan 2019 46 ribu. Masih sekitar 40 [ribuan] dan tidak berubah signifikan,” ujarnya.

Hal lain yang membuatnya berkesimpulan pemerintah tidak maksimal adalah ketersediaan obat ARV yang terbilang minim. Aditya atau yang akrab disapa Edo mengatakan ODHA yang menjalani terapi ARV hanya 19,49 persen. “Itu pun sedang ketar-ketir karena stok obat semakin menipis,” ujarnya.

Tipisnya stok ARV ia perlihatkan melalui data ARV Stock per 22 November 2019. Beberapa stoknya dalam kondisi merah, artinya di bawah angka kecukupan nasional. ARV yang memerah antara lain: ABC (300) 4,1 persen; EFV (200) 6,4 persen; EFV (600) 4,3 persen; TDF (300) 2,5 persen; TDF (300)/FTC (200) 1,5 persen; dan TDF (300)/3TC (300)/EFV (600) 5,9 persen. “Makanya kami menyebut hari AIDS sedunia 2019 sebagai Indonesia darurat AIDS,” ujarnya.

Kondisi ketersediaan ARV yang menipis itu, menurutnya, membikin upaya Kemenkes menyediakan ribuan fasyankes menjadi percuma. “Buat apa? Penuhi dulu ketersediaan obatnya.” Aditya juga merasa Kemenkes tidak serius menyelesaikan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA. Salah satu buktinya, misalkan, tidak ada kampanye publik yang masif. Hal ini pada akhirnya juga melanggengkan mitos-mitos terkait HIV/AIDS. (rd)

 

Jurnalis : Tim Radar Depok

Editor : Pebri Mulya