Beranda Utama Pengganti UN Harus Dikaji

Pengganti UN Harus Dikaji

0
Pengganti UN Harus Dikaji
Anggota Komisi D, DPRD Kota Depok, Farida Rachmayanti.
Anggota Komisi D, DPRD Kota Depok, Farida Rachmayanti.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bahwa Ujian Nasional (UN) bakal diganti menjadi Asesmen Kompetensi pada 2021, menuai kritikan dari Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Farida Rachmayanti.

Farida menegaskan, pengganti UN tersebut sudah seharusnya ditelaah, dikaji, dan dipertimbangkan secara matang serta tidak terburu-buru. Menurutnya, bagaimana standar mutu pendidikan yang akan dicapai, menggunakan apa jika UN diganti. Karena perbedaan kondisi penyelenggaraan pendidikan di berbagai daerah berbeda-beda.

Selama ini bisa diwakili dengan standar UN untuk pengukuran mutu pendidikan nasional. “Iya harus ditelaah. Jika UN dihapus, kami belum melihat kejelasan standar mutu pendidikan yang bisa mewakili keberagaman kondisi berbagai daerah,” tutur Farida kepada Radar Depok, Kamis (12/12).

Selain itu lanjut Farida, jika ingin bicara masalah karakter, life skill atau pengembangan talenta ini bisa diserahkan ke daerah guna menguatkan muatan lokalnya.

“Misalnya di Depok kita ingin siswa memiliki karakter  enterpreneurship, atau membangun kepedulian terhadap lingkungan. Ini berangkat dari situasi dan kondisi kekhasan kota,” harap Farida.

Sementara saat ini, Farida menilai, Kota Depok masih terus menyelesaikan masalah mendasar. Seperti sarpras pendidikan menengah, dan kejuruan. Menurutnya, hal itulah yang lebih penting dan harus diperhatikan dan didukung pemerintah.

Selain itu, kota-kota penyangga ibukota itu spesifik permasalahnnya. Di antaranya percepatan kenaikan anggaran pembangunan tidak secepat pertumbuhan penduduk, sehingga dinamika sosialnya tinggi. Urusan pendidikan masih menjadi perhatian penting dalam upaya menyukseskan pembangunan.

“Jika ada kendala selama ini ditelaah lagi, apa faktor penyebabnya. Misalnya keterlambatan soal, dicari bagaimana supaya lebih efektif,” kata politisi dari Fraksi PKS ini.

Penggantian UN dengan Asesmen Kompetensi tidak sesederhana mendelegasikan ke daerah atau sekolah. “Bagaimana menjamin ketidakbocoran di daerah, atau sudah meratakah kesiapan SDM di daerah untuk menyelenggarakan UN atau UNBK sendiri? Akhirnya memang standar mutu pendidikan menjadi tidak jelas nantinya,” ucap Farida.

Sementara itu, sejumlah kepala sekolah di Kota Depok juga turut menyoroti penghapusan UN oleh Mendikbud. Kepala SMAN 1 Depok, Supyana mengatakan pihaknya dengan senang hati menjalankan amanah dari Kemendikbud jika penghapusan UN jadi direalisasikan. “Kalau itu kebijakan dari pak Mendikbud saya dengan senang hati, sangat siap melaksanakannya,” kata Supyan kepada Radar Depok, Kamis (12/12).

Jika UN nanti diganti dengan sistem Asesmen Kompetensi hal tersebut tidak akan jadi kendala, karena mereka sudah pernah melakukan hal itu sebelumnya. “Kami sudah sangat berpengalaman dalam Asesmen ini,” ujarnya.

Senada, Kepala SMAN 3 Depok, Abdul Fatah mengaku, tidak masalah kalau UN dihapus. Sebab, Pemerintah pasti akan menggantinya dengan sistem yang lebih baik. “Kalau memang itu hasil kajian mendalam dan berdampak baik untuk kemajuan pendidikan, saya pikir harus mendukung,” ungkapnya.

Meski demikian, dia masih menunggu kepastian dari Mendikbud untuk melakukan penghapusan UN itu. “Kami tunggu aja peraturan dan penjelasan teknisnya dari pemerintah,” ucapnya.

Hal berbeda disampaikan Kepala SMAN 2 Depok, Muhammad Rahmat. Ia menilai, penghapusan UN tidak terlalu urgen mengingat sebenarnya UN saat ini bukanlah penentu kelulusan murid sehingga tidak ada alasan anak atau orang tua terbebani karena UN.

“UN itu kan untuk mengevaluasi atau mengukur materi yang sudah diajarkan, juga berfungsi memetakan kualitas pendidiakn bagi pemerintah. Sedangkan sekolah, sebagai tolak ukur keberhasilan pembelajaran di sekolah adalah kompetensi sesuai kurikulum,” ujarnya.

Menurutnya, jika UN dihapuskan pemerintah akan kesulitan untuk mencari indikator keberhasilan pendidikan.

Dia bahkan memberi saran agar Pemerinah seharusnya meningkatkan sistem UN agar terintegrasi dengan selesksi masuk perguruan tinggi nasional (PTN). “Kasihan anak kita sekarang, untuk lulus dari sekolah menengah ada USBN, UN trus masuk PTN tes lagi UTBK, belum tes mandiri,” pungkasnya.  (rd)

 

Jurnalis : Agung HR (IG : @agungimpresi), Indra Abertnego Siregar  (IG : @regarindra)

Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)