Sosialisasi UMP perusahaan
BERIKAN PEMAHAMAN: Kadisnaker Kota Depok Manto Djorgi memberikan materi dalam kegiatan sosialisasi SK Gubernur Jawa Barat, terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 kepada 100 perusahaan di Depok. FOTO : INDRA SIREGAR/RADAR DEPOK
Sosialisasi UMP perusahaan
BERIKAN PEMAHAMAN : Kadisnaker Kota Depok Manto Djorgi memberikan materi dalam kegiatan sosialisasi SK Gubernur Jawa Barat, terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 kepada 100 perusahaan di Depok. FOTO : INDRA SIREGAR/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok menggelar kegiatan Sosialisasi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep. 983-Yanbangsos/2019, tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, kepada perwakilan Perusahaan se-Kota Depok di Wisma Hijau, Kecamatan Cimanggis.

Kepala Disnaker Kota Depok, Manto Djorgi mengatakan, sosialisasi tersebut diberikan kepada 100 perusahaan yang berdomisili di Depok.

“Sosialisasi ini diadakan dua hari, 17–18 Desember,” kata Manto.

Dalam sosialisasi tersebut, ia membahas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Kota Depok sebesar Rp4.202.105.85.

“Upah baru ini berlaku di tahun 2020,” tuturnya.

Dia menjelaskan, kemungkinan tidak semua perusahaan mampu menerapkan besaran UMP tersebut. Maka, Disnaker memberikan solusi bagi perusahaan yang belum mampu menerapkannya.

“Solusinya bisa melakukan penangguhan pelaksanaan, bermohon kepada Gubernur Jabar via Disnakertrans Provinsi Jabar. Dengan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan dengan ketentuan yang berlaku,” bebernya.

Dia menambahkan, walaupun ada mekanisme itu, pihaknya mengimbau agar perusahaan lebih mengedepankan perundingan terlebih dahulu antara pekerja dengan pengusaha.

“Alangkah lebih baik kalau dilakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terlebih dahulu,” pungkasnya. (rd)

 

Jurnalis : Indra Abertnego Siregar : (IG : @regarindra)

Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)