Beranda Metropolis Perusahaan Bisa Tangguhkan UMP 2020

Perusahaan Bisa Tangguhkan UMP 2020

0
Perusahaan Bisa Tangguhkan UMP 2020
BERIKAN PEMAHAMAN :  Kadisnaker Kota Depok Manto Djorgi sedang memberikan materi dalam kegiatan sosialisasi SK Gubernur terkait UMP 2020 kepada 100 perusahaan di Depok. FOTO : INDRA SIREGAR/RADAR DEPOK
dinas tenaga kerja Upah minimum kerja (UPK)
BERIKAN PEMAHAMAN :  Kadisnaker Kota Depok Manto Djorgi sedang memberikan materi dalam kegiatan sosialisasi SK Gubernur terkait UMP 2020 kepada 100 perusahaan di Depok. FOTO : INDRA SIREGAR/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok menggelar kegiatan Sosialisasi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep. 983-Yanbangsos/2019, Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 kepada perwakilan Perusahaan se-Kota Depok, di Wisma Hijau, Kecamatan Cimanggis.

Kepala Disnaker Kota Depok, Manto Djorgi mengatakan, sosialisasi tersebut diberikan kepada 100 perusahaan yang berdomisili di Depok, dengan menghadirkan narasumber dari Dinaker dan Transigrasi Provinsi Jawa Barat (Jabar), Ketua Pembinda Apindo Depok, serta perwakilan Serikat Pekerja se-Kota Depok.

“Pelaksanaan sosialisasi ini daiadakan dua hari sejak 17 – 18 Desember,” kata Manto, Rabu (18/12).

Dia mengungkapkan, dalam sosialisasi tersebut pihaknya membahas mengenai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Depok sebesar Rp 4.202.105.85. “Upah baru ini berlaku di tahun 2020,” tuturnya.

Dia menjelaskan, kemungkinan tidak semua perusahaan mampu untuk menerapkan besaran UMP tersebut. Maka dari itu, Disnaker memberikan solusi bagi perusahaan yang belum mampu untuk menerpkannya.

“Prosedurnya bisa melakukan penangguhan pelaksanaan bermohon kepada Gubernur Jabar via Disnakertrans  Provinsi Jabar, dengan memenuhi persyaratan yagn sudah ditentukan dengan ketentuan yang berlaku,” bebernya.

Dia menambahkan, walaupun ada mekanisme itu, pihaknya mengimbau agar perusahaan lebih mengedepankan perundingan terlebih dahulu antara pekerja dengan pengusaha.

“Alangkah lebih baik kalau dilakukan perjanjian kerja bersama (PKB) terlebih dahulu terkait penetapan UMP 2020 ini,” pungkasnya. (rd)

 

Jurnalis : Indra Abertnego Siregar  (IG : @regarindra)

Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)