Beranda Politika Secuplik Suhu Politik di Kota Depok : Jangan Mudah Terpancing Isu

Secuplik Suhu Politik di Kota Depok : Jangan Mudah Terpancing Isu

0
Secuplik Suhu Politik di Kota Depok : Jangan Mudah Terpancing Isu
Ketua Harian Kuda Depok, Ahmad Daenuri.
pendapat
Ketua Harian Kuda Depok, Ahmad Daenuri.

 

 

 

Meski pelaksanaan Pilkada Depok baru akan dilaksanakan 23 September mendatang. Namun, riak-riak politik sudah mulai Nampak. Bahkan, tindak tanduk, baik penyelenggara, partai, calon peserta hingga pendukung menjadi bahan perbincangan.

Laporan : Ricky Juliansyah

RADARDEPOK.COM – Ketua Harian Kuda Depok, Ahmad Daenuri mengatakan, pihaknya sebagai bagian dari masyarakat mengaku tidak akan tinggal diam. Pihaknya siap berperan aktif agar tercipta Pilkada yang baik, jujur, dan adil.

“Tentu dengan mengikuti segala ketentuan yang telah atau akan ditetapkan penyelenggara Pemilu nanti,” tuturnya kepada Radar Depok, Minggu (15/12).

Ia mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terpancing situasi yang berkembang di lapangan. Sebagaimana kabar yang sedang viral diberbagai media sosial saat ini, soal ada pihak yang memandang loyalitas Camat dan Lurah di Kecamatan Bojogsari, sebagai sesuatu yang mencederai demokrasi.

“Betul ASN harus bersikap netral dalam Pilkada tapi saat ini kan tahapan Pilkada belum dimulai siapa-siapa yang bakal maju sebagai Calon Walikota belum ketahuan apalagi masa kampanye,” tutur Ahmad.

Pihaknya melihat, apa yang dilakukan saat ini hanya bentuk loyalitas bawahan terhadap pimpinan. Sebab, menjadi wajar jika seorang pemimpin turun ke wilayah menghadiri sebuah acara kemudian didampingi para Lurah dan Camat setempat.

“Toh momen yang dilaksanakan adalah Piala Walikota Depok bukan Piala Mohammad Idris dan saat ini beliau juga belum dinobatkan sebagai Calon Walikota Depok kedepan. Lantas apa salahnya mereka (para Lurah dan Camat) dengan dasar apa mereka mau ditindak,” pungkasnya.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini yang mengatakan, pelanggaran kampanye, hanya dapat disebut pelanggaran kampanye apabila terjadi/dilakukan Pada masa jadwal kampanye. Untuk Jadwal Kampanye Pada Pemilihan Walikota Depok dimulai Juni – September.

“Subjek hukum dari pelanggar kampanye adalah peserta pemilihan atau pasangan calon, partai serta tim sukses yang telah di daftarkan ke KPU,” kata Luli.

Ia melanjutkan, apabila belum ada penetapan Paslon dan belum tiba masa kampanye, maka seseorang yang diduga sebagai bakal calon dan melakukan kampanye terselebung, tidak dapat dijadikan subjek hukum.

“Karena belum tentu juga orang yang diduga sebagai bakal calon akan lolos sebagai Pasangan Calon dan kewenangan Bawaslu dalam menindak pelanggaran dalam pilkada dibatasi oleh waktu dan tahapan,” lanjutnya

Luli menambahkan, jika berkenan buat laporan kepada Bawaslu kota acara tertulis atau melaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Bidang Pengaduan dan Penyidikan, sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik. Yang jelas, calon itu bukan bakal calon,” pungkasnya. (*)

 

Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)