sidang perdata first travel
GUGATAN DITOLAK : Puluhan jamaah memadati Pengadilan Negeri Kota Depok dalam agenda putusan gugatan perdata kasus First Travel, Senin (2/12). Majelis hakim memutuskan untuk menolak gugatan perdata para jamaah korban penipuan biro perjalanan haji dan umroh First Travel. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
sidang perdata first travel
GUGATAN DITOLAK : Puluhan jamaah memadati Pengadilan Negeri Kota Depok dalam agenda putusan gugatan perdata kasus First Travel, Senin (2/12). Majelis hakim memutuskan untuk menolak gugatan perdata para jamaah korban penipuan biro perjalanan haji dan umroh First Travel. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Doa-doa shalawat menggema di ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Depok, kemarin. Doa tersebut penuh harapan dengan hasil putusan. Ketika penggugat, tergugat dan majelis hakim memasuki ruang sidang, seluruh jamaah menjadi-jadi bershalawat. Syahdunya shalawat, karena kesal sidang tak juga dimulai. “Jadwalnya jam 10:00. Karena nggak mulai-mulai kami shalawat saja,” kata Rita salah satu korban, kepada Radar Depok, Senin (2/12).

Shalawat juga, dinilai sebagai penenang hati jamaah. Karena telah lama mereka menantikan sidang putusan perdata kasus ini. “Supaya hakim dibukakan pintu hatinya. Semoga putusan berpihak pada kami,” ucapnya.

Sidang pun dimulai. Ketua Majelis Hakim PN Kota Depok menolak gugatan jamaah korban penipuan travel umrah dan haji First Travel. Hal tersebut dinyatakan, saat Sidang Putusan Gugatan Perdata First Travel, di ruangan sidang Pengadilan Negeri Kota Depok.

“Menimbang berdasar musyawarah Majelis Hakim, mengadili dalam pokok perkara kesatu menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima, kedua menghukum para penggugat dengan biaya perkara,” ucap Ketua Majelis Hakim, Ramon Wahyudi didampingi Hakim Anggota di persidangan, Senin (2/12).

Alasan Majelis Hakim menolak gugatan perdata tersebut, lantaran nominal gugatan tidak sesuai dengan pembuktian atau faka-fakta selama proses persidangan. “Menimbang para penggugat mendalilkan dalam gugatan mengalami kerugian total Rp49 miliar, tapi ternyata setelah dijumlahkan seluruhnya ternyata bukti-bukti yang diajukan penggugat hanya sebesar Rp1 miliar,” bebernya.

Mendengar putusan jamaah langsung mengucapkan innalilahi wa inailaihi rojiun setelah dengar putusan.

Usai sidang, puluhan calon jamaah korban penipuan kebingungan. Sebagian besar dari mereka menyatakan tidak mengerti hasil putusan sidang tersebut. Pasalnya, selama membacakan amar putusan volume suara Majelis Hakim tidak terlalu terdengar jelas.

Madani salah satu korban asal Tangerang mengatakan, tidak mengerti sama sekali isi putusan yang diutarakan oleh Majelis Hakim. “Kami super bingung pak, tidak mengerti suaranya tidak jelas. Kalau yang sarjana mah mungkin mengerti kita SD aja kaga tamat,” ketusnya.

Dia belum bisa mengambil sikap apapun, terutama setelah mengetahui bahwa hasil akhir sidang gugatan tersebut adalah penolakan. “Saya sudah serahkan uang kurang lebih Rp22 Juta ke First Travel, untuk berangkat umrah bersama keluarga. Tapi akhirnya ditipu, dan mencoba mengurus jalur hukum malah seperti ini,” jelasnya.

Sementara itu, Perwakilan Penggugat dari Korban First Travel, Aryotedjo mengatakan, tidak bisa mengambil sikap. Putusan tersebut, dikoordinasikan terlebih dahulu dengan para tergugat lainnya. “Intinya Majelis Hakim, tidak menerima seluruh gugatan perdata yang kami ajukan. Untuk yang lainnya, saya tidak dengar jelas,” paparnya.

Saat ditanya mengenai, rencana Kementerian Agama nantinya akan memberangkatkan korban jamaah, Aryo enggan berkomentar terlalu jauh. Soal itu Kemenag harus satu suara belum lagi aturannya nanti seperti apa. Misalkan aturannya harus nambah, tentu untuk jamaah yang mampu tidak masalah, sedangkan bagi yang tidak mampu pasti bisa kembali uang (refun). “Yang saya tahu, untuk berangkat Umrah dananya sekitar Rp22 Juta-Rp25 Juta,” tegasnya.

Atas putusan tersebut diakui Pengadilan Negeri Kota Depok tidak bulat. Pasalnya, ada perbedaan pendapat antara Ketua Majelis dan Hakim anggota.

Humas Pengadilan Negeri Kota Depok, Nanang Herjunanto mengatakan, Ketua Majelis Hakim Raymond Wahyudi sempat mengajukan perbedaan pendapat atau descenting opinion ketika dilakukan musyawarah.

“Dapat kami jelaskan putusan ini, tidak bulat. Saat dilakukan musyawarah, ada perbedaan pendapat dari perkara tersebut,” ucap Nanang.

Namun, secara garis besar akhirnya disepakati oleh seluruh Majelis Hakim, bahwa hasil dari sidang putusan adalah menolak seluruh gugatan perdata yang diajukan korban calon jamaah First Travel.

“Tapi, dalam amar putusan tetap menyatakan bahwa seluruh gugatan mereka tidak diterima,” bebernya.

Selain itu, Nanang menegaskan, dalam amar putusan juga disebutkan hukuman untuk penggugat kasus perdata tersebut membayar biaya perkara. “Kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp811 ribu,” tukasnya.

Dia menerangkan, bagi pihak-pihak yang tidak bisa menerima putusan tersebut, maka dipersilahkan untuk mengajukan banding.

“Kami berikan tenggat waktu 14 hari kedepan, bagi yang siap menerima berkas perkara bisa diambil ke bagian PTSP Pengadilan Negeri Depok per hari ini,” tutupnya. (rd)

 

Jurnalis : Rubiakto (IG : @rubiakto)

Editor : Pebri Mulya