Tersangka Korupsi di Depok Bolos Sebulan

In Metropolis
korupsi lahan di depok
LAHAN APARTKOST : Suasana lahan untuk pembangunan Apartkost di kawasan Beji Timur yang kini tersandung kasus korupsi oleh ASN Depok. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersangkut korupsi, Suhendra Hamzah memang sudah bermasalah. Kemarin (12/12), Suhendra yang tugas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Mausia (BKPSDM) Depok, sudah tidak masuk selama satu bulan.

Sekretaris BKPSDM Kota Depok, Mary Liziawati mengatakan, saat ini Suhendra Hamzah sedang dikenakan Riksus, karena sudah mangkir dari tugasnya selama lebih dari satu bulan berturut–turut. “Sudah sebulan lebih tidak pernah masuk,” kata Mary, di Balaikota Depok kepada Radar Depok,  Kamis (12/12).

Dia mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah sanksi untuk kasus indisipliner yang dilakukan Suhendra. Hanya saja, karena  hingga saat ini Suhendra tidak pernah hadir, pihaknya belum dapat menentukan hukuman apa yang akan dikenakan. “Ya mau gimana, orangnya saja tidak pernah masuk,” bebernya.

Ketika disinggung mengenai status tersangka yang disandang anak buahnya. Mary mengaku, belum mengetahui dengan jelas kabar tersebut. Sebab belum ada surat pemberitahuan yang masuk ke BKPSDM terkait status tersangka Suhendra. “Itu kabar dari mana ya (penetapan tersangka) kita juga belum tau, karena sampai sekarang belum ada surat pemberitahuan ke kami,” jelasnya.

Senada dengan Mary, Inspektur Inspektorat Daerah (Irda) Kota Depok, Firmanuddin mengatakan, belum tahu betul kelanjutan kasus yang menimpa Suhendra. “Kalau kasus yang ditanyakan itu sudah masuk dalam ranah aparat penegak hukum. Saya belum tau statusnya apakah masih penyelidikan atau sudah naik ke penyidikan,” ungkapnya.

Menurut Firmanuddin, apabila suatu kasus sudah ditangani aparat penegak hukum, maka inspektorat hanya menunggu hasilnya. Kalau nanti sudah incraht dan dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka yang bersangkutan akan diberikan pemberhentian tidak dengan hormat.

Dia mengungkapkan, sebelum mencuatnya kasus ini, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan kinerja perizinan. Dari pemeriksaan tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi untuk memperkuat sistem pengendalian DPMPTSP. “Rekomendasi sifatnya hanya untuk intern pemerintah,” tegasnya.

Terpisah, tetangga pembangunan Apartemen Aparkost, Jj Rizal mengungkapkan, masih banyak warga yang merasa belum memberikan tandatangan izin Amdal, pembangunan apartemen berkedok kos-kosan di Jalan Taufiqurrahman, Beji Timur itu. “Saya sebagai warga yang berada persis di samping proyek itu bahkan belum tandatangan amdal sama sekali,” kata Sejarahwan ini.

Dia mengaku, dibohongi pengembang yang menyatakan akan membangun kos-kosan. Belakangan diketahui ternyata The Aparkost Avicenna, mirip seperti sebuah hunian apartemen.

Pihaknya sudah dua kali menyurati Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok yakni tanggal 09 Mei 2017 dan tanggal 23 Mei 2017. DPMPTSP, menyatakan proyek itu sudah memiliki izin penggunaan ruang (IPR ), namun belum memiliki IMB.

Dia mengatakan, telah terjadi pemalsuan tandatangan warga, yang dilakukan oknum LPM, RW dan RT bersama Lurah, untuk memuluskan administrasi pengurusan izin IPR tersebut.

“Pertanyaan selanjutnya, apakah ada kolusi di aparatur Pemerintah Kota Depok yang terkait dengan semua perurusan perijinan?,” ungkapnya.

Perlu diketahui, mantan Komandan Regu (Danru) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, Suhendra Hamzah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu (11/12). Korps Adhyaksa menyangkakan Suhendra dalam kasus korupsi kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Depok.

Data yang dihimpun, diduga tersangka melakukan pungli perizinan yang merugikan Apartemen Kos (Aparkost) di Beji Timur pada 2018, dengan meminta uang sebesar Rp350 juta. Awal terkuaknya kasus dugaan korupsi tersebut, ketika Satpol PP Kota Depok bersama DPMPTSP Kota Depok membongkar bangunan Apartemen Kos (Aparkost). Pembongkaran Aparkost dilakukan lantaran tidak adanya IMB. Saat pembongkaran, Aparkost mengaku keberatan dan minta pembongkaran dihentikan, karena mereka merasa sudah memberikan uang pengurusan IMB ke DPMPTSP melalui Suhendra senilai Rp350 juta dengan bukti kuitansi.

“Sejauh ini dugaan korupsinya seperti itu,“ kata Humas Kejaksaan Negeri Depok, Kosasih kepada Radar Depok, Rabu (11/12).

Menurutnya, kasus korupsi perizinan IMB ini masuk sebagai penanganan skala prioritas, karena sangat merugikan masyarakat. Meskipun telah menyandang status tersangka, jaksa penyidik Kejari Depok belum melakukan penahanan terhadap Suhendra Hamzah “Nanti pada waktunya akan di info lebih lanjut,” singkat Kosasih. (rd)

 

Jurnalis : Indra Abertnego Siregar  (IG : @regarindra), Rubiakto (IG : @rubiakto)

Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)

You may also read!

PSBB di kelurahan serua

PSBB di Serua, Lurah : 80 Persen Patuh

BAGIKAN MASKER : Lurah Serua beserta seluruh stakeholder sedang membagikan masker dan nasi kotak di

Read More...
bedahan apresiasi bansos

LPM Bedahan Apresiasi Bansos Pemerintah : Sangat Dibutuhkan Warga, Berharap Ada Lagi

BERBINCANG : Ketua LPM Kelurahan Bedahan, Rizal Antoni saat berbincang dengan anggotanya. FOTO : ISTIMEWA   Bantuan

Read More...
katar kelurahan curug berbagi

Katar Curug Berbagi

PEDULI : Karang Taruna (Katar) Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis bagikan makan siang kepada pekerja di

Read More...

Mobile Sliding Menu