Walikota Usulkan Raperda Stakeholder

In Metropolis
walikota usulkan raperda stakeholder
BERI PEMAHAMAN : Walikota Depok, Mohammad Idris sedang memberi pemahaman terkait Raperda RT, RW, LPM, kepada Ketua RT dan RW se Kecamatan Tapos, di halaman kantor Kelurahan Tapos. FOTO : INDRA SIREGAR / RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Demi menyelaraskan program Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dengan stakeholder di Depok, serta memperjelas tupoksi dari RT, RW dan LPM. Pemkot Depok akan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan Perda no 10 tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan RT, RW dan LPM.

Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan, Raperda ini dilatarbelakangi dari keinginan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk memperjelas terkait tupoksi RT-RW dan LPM. Nantinya, lanjutnya, Raperda ini juga terkait dengan peningkatan kesejahteran stakeholder itu sendiri.

Kenapa hal ini perlu ditekankan, karena dalam Rakornas kemarin dengan Mendagri. Menteri menyarankan memberikan arahan terkait dengan mempertajam dan mengefektifkan tupoksi stakeholder pemerintah dalam hal ini RT RW dan LPM khususnya. Sehingga nanti akan berimplikasi kepada kesejahteraan kesejahteraan. Ini maksudnya kalau dalam bahasa sekarang penguatan kinerja RT RW LPM penguatan kinerja bahasa “Kita mungkin insentif untuk hal-hal operasional di kegiatan-kegiatan RT,RW dan LPM saya akan perjuangkan dari sini,” kata Idris di kantor Kelurahan Tapos, Selasa (10/12).

Dia akan memperjuangkan agar intensif stakeholder di Depok bisa ditingkatkan guna menambah kesejahteraan. Namun, dia menggaris bawahi bahwa perjuangannya tersebut bukanlah sebuah keputusan mutlak.

“Saya akan perjuangkan agar intensif RT bisa Rp1 Juta sebulan, RW Rp1,5 juta, LPM Rp2 – 3 Juta per bulan. Tapi ini bukan keputusan, saya hanya memperjuangkan bukan mencantumkan atau memutuskan. Keputusannya ada pada rapat Banggar,” bebernya.

Selain itu, dia juga  meminta agar masyarakat turut berpartisipasi memberikan masukan terkait Raperda tersebut. Aspirasi itu, sambungnya, dibuat secara tertulis dan diberikan pada pamong lurah di wilayah masing-masing.

“Saya minta dari DPAPMK Depok sebagai leading sector dari Raperda ini, mengakomodir usulan-usulan tersebut. Nanti akan dikaji secara akademis untuk dimasukan dalam klausul Raperda,” ucapnya.

Dia menambahkan, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang akan membahas Raperda ini akan dilakukan sekitar April 2020. Karena itu, dia menginginkan agar rancangan klausul setiap pasalnya diperjelas.

“Penggodokan Raperda ini akan dimulai setelah Pansus terbentuk,” pungkasnya. (rd)

 

Jurnalis : Indra Abertnego Siregar  (IG : @regarindra)

Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)

You may also read!

intan peduli wartawan

Intan Fauzi Peduli Wartawan

BANTUAN : Perwakilan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Intan Fauzi menyerahkan bantuan

Read More...
ridwan kamil sebagian

Ridwan Kamil: Sisihkan Gaji/Tunjangan ASN untuk COVID-19

  RADARDEPOK.COM, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan penyisihan gaji atau tunjangan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di

Read More...
gedung sate di bandung

Desa di Jabar Bergerak Cegah Penyebaran COVID-19

  RADARDEPOK.COM, BANDUNG - Beragam upaya dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan aparatur desa

Read More...

Mobile Sliding Menu