bawaslu depok awasi rekrutmen PPK
LAUNCHING : Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan (kiri) bersama Inisiator ZIP yang juga Komisioner Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana saat dan peluncuran Program ZIP yang telah dilaksanakan pada Kamis (26/12) di Hotel Santika, Jalan Margonda Raya, Kecamatan Beji Depok. FOTO : RICKY/RADAR DEPOK
bawaslu depok awasi rekrutmen PPK
LAUNCHING : Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan (kiri) bersama Inisiator ZIP yang juga Komisioner Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana saat dan peluncuran Program ZIP yang telah dilaksanakan pada Kamis (26/12) di Hotel Santika, Jalan Margonda Raya, Kecamatan Beji Depok. FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Demi suksesnya penyelenggaraan Pilkada 2020, Bawaslu Kota Depok mewanti-wanti KPU dalam tahapan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang pendaftarannya dimulai 15 Januari.

Seperti yang disampaikan Komisioner Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana saat disambangi Radar Depok di ruang kerjanya, di Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Depok, Jalan Nusantaran Raya Nomor 1, RT03/13 Kelurahan/Kecamatan Beji, Jumat (3/1).

“Tidak hanya peserta Pilkada, kami juga mengawasi tahapan yang dilaksanakan KPU, yang terdekat adalah rekrutmen PPK untuk 11 kecamatan,” kata Dede.

Karenanya, Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Depok ini memberikan tiga poin penting untuk menjadi perhatian KPU dalam proses perekrutan PPK.

“KPU harus berani meremajakan jajaran adhoc, karena Pemilihan di era kekinian membutuhkan personel yang ngeh teknologi bukan generasi zaman batu,” papar Dede.

Kemudian, sambung komisioner Bawaslu Kota Depok mendapatkan predikat terbaik se-Jawa Barat tentang pengetahuan keterbukaan informasi pada Rakornas Kehumasan Bawaslu RI Gelombang 5 di Hotel Royal Kuningan 26-28 Februari 2019 lalu ini juga meminta KPU untuk konsisten dalam menerapkan aturan pembatasan 2 periode.

“Bukan dengan tukar menukar posisi yang awalnya PPK jadi PPS atau sebaliknya dengan dalih keterbatasan SDM, harus ada regenerasi dan memberikan kesempatan anak muda Depok untuk menjadi penyelenggara di tingkat kelurahan dan kecamatan,” tegasnya.

Selain itu, Dede juga meminta agar tim rekrutmen dari KPU agar jeli melihat track record mantan Anggota PPK yang kembali mendaftarkan diri untuk Pilkada Depok 2020.

“Rekam jejak kinerja harus jadi penilaian utama, jika wajah-wajah lama masih diberikan kesempatan, jika raport nya merah masa dipertahankan,” ujarnya.

Sebab, Dede menambahkan, kualitas dan integritas SDM untuk PPK harus benar-benar baik, demi suksesnya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok yang pencoblosannya 23 September mendatang.

“Seperti yang sudah-sudah, proses yang baik tidak akan mengkhianati hasil. Makanya, dari proses ini kita harus benar-benar pelototi,” pungkasnya.

Sebelumnya, dI awal 2020, KPU Kota Depok yang melaksanakan Pilkada serentak akan merekrut panitia ad hoc, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) guna menjalankan tugas dan fungsinya pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada 23 September mendatang.

“Awal Januari 2020 ini, kami akan bentuk PPK. Satu kecamatan ada 5 orang. 1 ketua PPK dan empat anggota,” tutur Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna. (rd)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)