Calon PPK Harus lewati sembilan tahapan
SOSIALISASI : Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna saat berbicara dalam sosialisasi tahapan Program dan Jadwal serta Tahapan Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020, di Hotel Bumi Wiyata, Selasa (17/12). FOTO : RICKY/RADAR DEPOK
Calon PPK Harus lewati sembilan tahapan
SOSIALISASI : Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna saat berbicara dalam sosialisasi tahapan Program dan Jadwal serta Tahapan Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020, di Hotel Bumi Wiyata, Selasa (17/12). FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – KPU tidak main-main dalam perekrutan Panitia Pengelenggara Kecamatan (PPK) untuk Pilkada Depok 2020. Diketahui, calon anggota harus melalui sembilan tahapan sebelum bertugas membantu penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan.

Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna menyampaikan, berdasarkan PKPU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota dan surat Ketua KPU RI nomor 12 tertanggal 10n Januari 2020 perihal pembentukan PPK, ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk perekrutan PPK.

“Setidaknya ada sembilan tahapan yang harus dilalui sebelum melakukan tugas mereka sebagai penyelenggara,” kata Nana kepada Radar Depok, Jumat (17/1).

Jadwal tahapan pembentukan PPK diawali dengan pendaftaran yang dibuka dari 15 Januari hingga 14 Februari. Ia menguraikan, di 18 – 24 Januari terdapat tahapan penerimaan berkas. Kemudian, 28-29 Januari ada pengumuman calon anggota PPK yang lolos seleksi administrasi.

“Jadi, nantinya dari semua yang mendaftar, kita seleksi dan kroscek dokumen administrasi yang diberikan calon anggota, ini kami harus jeli juga, kan ada persyaratan-persyaratan yang krusial,” paparnya.

Persyaratan tersebut, Nana melanjutkan, seperti tidak dua periode menjabat, tidak berafilisasi dengan parpol maupun peserta Pemilu atau timses.

“Ya masih banyak persyaratan lainnya, terkait integritas, netralitas dan kapasitas, juga bebas narkoba juga contohnya, itu juga krusial,” tegas Nana.

Selain itu, Nana mengatakan, pada 30 Januari, mereka yang lolos seleksi administrasi akan menjalani tahapan seleksi tertulis/CAT. Selanjutnya, pengumuman hasilnya di 3 Februari.

Dilanjutkan dengan tahapan lainnya, yakni membuka tanggapan masyarakat dari 28 Januari sampai 5 Februari. “Jadi, mereka yang daftar dan lolos seleksi tertulis, kami memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan informasi calon anggota PPK, karena tidak mungkin kami bisa menggali informasi sampai detail,” ujarnya.

Tahapan pun berlanjut, kata Nana, pada 8-10 Februari dilakukan seleksi wawancara, bagi calon anggota PPK yang lolos seleksi tertulis dan tanggapan masyarakat tahap 1.

Setelah itu, di 15-21 Februari, KPU kembali membuka tanggapan masyarakat tahap 2. “Coba itu, agar kami benar-benar mendapatkan yang berintegritas dan netral, kami menggali informasi dari masyarakat hingga dua kali,” tegas Nana.

Di 26-28 Februari, sambung Nana, pihaknya akan membuka pengumuman pasca tanggapan masyarakat dan pleno ditingkat komisioner KPU Kota Depok.

“Baru di 29 Februari, kami melakukan pelantikan,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, banyaknya tahapan, bahkan sampai dua kali dibuka tanggapan dari masyarakat, dikarenakan KPU benar-benar menginginkan kepanjangan tangannya di tingkat kecamatan memiliki integritas, kapasitas dan netral dalam melaksanakan Pilkada 2020.

“Tentu, suksesnya sebuah penyelenggaraan Pilkada menjadi cita-cita bersama. Saya berkeyakinan, proses yang dilakukan dengan baik dan maksimal tidak akan mengkhianati hasil,” pungkasnya. (rd)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)