Dilarang Mutasi ASN Hingga Akhir Jabatan

In Politika
Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini.
Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Kota Depok mengingatkan kepala daerah untuk tidak lagi melakukan mutasi atau rotasi pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Depok, terhitung Rabu (8/1) hingga akhir masa jabatan.

“Per 8 Januari kemarin sudah tidak boleh sampai masa jabatan kepala daerah berakhir,” ungkap Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini kepada Radar Depok, Kamis (9/1).

Ia menerangkan, larangan tersebut tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2 yang berbunyi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

“Bahwa mengingat tanggal pelaksaan penetapan paslon (pasangan calon) peserta pemilihan tahun 2020, yaitu tanggal 8 Juli 2020, maka larangan mutasi jabatan enam bulan sebelum penetapan paslon yaitu pada 8 Januari 2020,” terang Luli.

Luli pun mengingatkan adanya sanksi bila kepala daerah petahana melanggar ketentuan mutasi pejabat berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada. Sesuai Pasal 71 Ayat 5, bila melanggar bisa mendapatkan pembatalan atau diskualifikasi sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, ada pula ancaman pidana penjara paling lama enam bulan dan denda paling banyak Rp6 juta berdasarkan Pasal 190.

“Bagi yang melanggar terancam sanksi administrasi dan pidana,” tegas Luli.

Luli menambahkan, Bawaslu pun telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SS-2012/K.Bawaslu/PM.00.00/12/2019 tentang Instruksi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2020 Kepada Bawaslu Daerah yang Melaksanakan Pilkada.

SE tersebut dikeluarkan agar Bawaslu daerah melakukan upaya-upaya sosialisasi dan pencegahan politisasi ASN jelang Pilkada Serentak 2020.

“Sebab, ASN menjadi instrumen yang sangat rentan dipolitisasi untuk kepentingan petahana yang menjadi peserta Pilkada,” tutur Luli.

Luli menambahkan, salah satu aspek yang disorotinya adalah tentang mutasi jabatan ASN yang sering dilakukan kepala daerah. Sehingga, dalam UU tertuang jika ASN itu harus netral.

“Selain itu juga agar petahana ini tidak melakukan politisasi birokrasi sebagai calon petahana karena bisa ada potensi kalau nanti mutasi hanya berdasarkan suka atau tidak suka ASN itu sendiri akan jadi korbannya,” pungkasnya. (rd)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)

You may also read!

Ketua DPC Partai Hanura Kota Depok, Miftah Sunandar

Hanura Depok Mantap Dukung Pradi-Afifah

Ketua DPC Partai Hanura Kota Depok, Miftah Sunandar.   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Satu lagi partai non parlemen

Read More...
walikota depok pakai masker CFD

Pisah Ranjang dengan Istri, Selamatkan Walikota Depok dari Covid-19

Walikota Depok, Mohammad Idris.   RADARDEPOK.COM, DEPOK - Berkaitan dengan Elly Farida yang terpapar virus Korona (Covid-19),

Read More...
alfamidi SMK Putra Bangsa

SMK Putra Bangsa Gulirkan Alfamidi Class

LULUSAN TERBAIK : Siswa-siswa SMK Putra Bangsa yang menjadi calon peserta Program Alfamidi Class berfoto

Read More...

Mobile Sliding Menu