Gerindra : Reformasi Sistem Kesehatan

In Politika
Gerindra reformasi sistem kesehatan
SALAM : Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna bersalam komando dengan Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, usai menghadiri FGD Fraksi Gerindra DPR RI, di Ruang Rapat Komisi IX, Jumat (17/1). FOTO : JUNIOR/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Fraksi Gerindra DPR RI menaruh fokus besar atas kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional. Setidaknya ada 12 rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah guna perbaikan sistem kesehatan di Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Fraksi Gerindra mendesak agar dilakukan reformasi sistem kesehatan, untuk memastikan rakyat Indonesia memiliki akses yang baik terhadap pelayanan kesehatan..

“Salah satu agenda utamanya adalah reformasi sistem pembiayaan kesehatan menuju sistem desentralisasi. Kepala daerah harus diberikan kewenangan dalam mengurusi jaminan sosial kesehatan rakyatnya,” ungkapnya saat menggelar diskusi bertajuk ‘Menggagas Solusi untuk mengatasi Masalah BPJS Kesehatan’, di Gedung DPR RI, Jumat (17/1).

Kemudian, lanjut dia, pemerintah juga diminta untuk meninjau kembali kenaikan tarif/premi BPJS Kesehatan dalam Perpres nomor 75 tahun 2019, khususnya untuk peserta BPJS Kesehatan Kelas Ill. Pasalnya, hanya akan semakin membebani rakyat. “Pemerintah mesti mengusahakan cara lain menutup defisit BPJS Kesehatan dengan melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, termasuk membuka potensi dana filantropi,” terang dia.

Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor mesti diperkuat. Khususnya koordinasi tiga pihak utama dalam pelayanan kesehatan di Indonesia, yaitu Pemerintah sebagai regulator, BPJS Kesehatan sebagai operator, dan tenaga kesehatan sebagai motor penggerak.

“Peraturan BPJS Kesehatan nomor 6 tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program JKN harus juga ditinjau kembali, agar tidak ada keharusan mendaftarkan seluruh anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga,” ucap dia.

Pemerintah pusat dan daerah, ucapnya, juga harus lebih serius dalam mengimplementasikan upaya promosi kesehatan dan langkah pencegahan penyakit, baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun pada fasilitas kesehatan tingkat lanjut.

“Fungsi Puskesmas juga harus dikembalikan. Membangun kesehatan wilayah, bukan hanya mengobati orang sakit. Puskesmas harus diperkuat perannya sebaga pusat pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat,” beber dia.

Lebih lanjut, dia menegaskan kepada pemerintah, untuk memperhatikan aspek keadilan dalam pembangunan kesehatan. Situasi saat ini, fasilitas kesehatan masih di dominasi di Pulau Jawa, sedangkan di luar Pulau Jawa masih banyak masyarakat yang susah mengakses pelayanan kesehatan.

“Kebijakan kompensasi yang telah ditulis di UU SJSN tahun 2004, harus diberikan oleh BPJS kepada daerah terpencil, perbatasan, dan kepualauan (DTPK). Agar ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Dikatakannya, Kementerian Kesehatan diharuskan meningkatkan jumlah tempat tidur Kelas Ill di Rumah Sakit. Hal ini mengingat banyaknya keluhan masyarakat yang sulit mengakses kamar, dengan alasan penuh.

“Perbaiki data peserta BPJS Kesehatan, dengan melibatkan Pemerintah Daerah. Agar kebijakan yang diambil tidak salah sasaran,” tegasnya.

Lalu, BPJS Kesehatan diminta segera menyelesaikan tunggakan pembayaran klaim kepada rumah sakit di seluruh Indonesia, termasuk kepada lndustri Obat. Fraksi Gerindra juga meinta pimpinan DPR Rl dan Pimpinan Komisi IX DPR Rl untuk membentuk Panja (atau Pansus) BPJS Kesehatan untuk mengatasi berbagai polemik yang dihadapi BPJS Kesehatan.

“Kami mendukung upaya perbaikan BPJS Kesehatan melalui Revisi Undang- Undang BPJS Kesehatan Nomor 24 tahun 2011,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna yang turut hadir mendukung penuh rekomendasi yang ditelurkan Fraksi Gerindra DPR RI. Yang dia garis bawahi ialah poin sistem pembiayaan kesehatan menuju sistem desentralisasi.

“Saya sepakat bila pemerintah daerah harus diberikan kewenangan dalam mengurusi jaminan sosial kesehatan rakyat. Namun tetap ada kerjasama yang baik antara pusat dan daerah,” terangnya.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok ini menyebut, jaminan sosial memang harus menjangkau seluruh rakyat Indonesia. Sesuai amanat UUD, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. “Kami di Depok juga terus berusaha,” pungkasnya. (rd)

 

Jurnalis : Junior Williandro

Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)

You may also read!

banyak baliho calon walikota

Baliho Bacalon Walikota dan Wakil Walikota Depok Mulai Hiasi Margonda

TERPAMPANG : Baliho Bacalon Walikota dan Wakil Walikota mulai menghiasi Jalan Raya Margonda, Kecamatan Beji,

Read More...
protokol kesehatan SDN Cipayung 4

Meski PJJ, SDN Cipayung 4 Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

BERSIH : Kepala SDN Cipayung 4, Juanda sedang mencuci tangan di lingungan sekolahnya, Kamis (27/08).

Read More...
kelurahan duren mekar swab test

ASN Kelurahan Duren Mekar di-Swab Test

DITES : Petugas Kesehatan Puskesmas Duren Seribu melaksanakan swab test terhadap ASN dan Non ASN

Read More...

Mobile Sliding Menu