tabung gas 3 kilogram ancam UMKM
AKAN DIBATASI: Pekerja saat memindahkan gas elpiji 3kg di pangkalan gas kawasan Kelurahan Boponter, Kecamatan Cipayung, Kamis (16/1). Pemerintah melalui Kementerian ESDM akan menghentikan subsidi pada harga elpiji tiga kilogram dan akan menggantinya dengan program penyaluran subsidi tertutup kepada masyarakat tidak mampu. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
tabung gas 3 kilogram ancam UMKM
AKAN DIBATASI : Pekerja saat memindahkan gas elpiji 3kg di pangkalan gas kawasan Kelurahan Boponter, Kecamatan Cipayung, Kamis (16/1). Pemerintah melalui Kementerian ESDM akan menghentikan subsidi pada harga elpiji tiga kilogram dan akan menggantinya dengan program penyaluran subsidi tertutup kepada masyarakat tidak mampu. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Rencana pemerintah mencabut subsidi gas elpiji 3 kg alias ‘Si Melon’ pada pertengahan tahun 2020, dinilai sebagai sebuah tindakan yang tidak pro kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Ketua Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Depok, Indra Rusliawan menilai, mayoritas industri mikro dan kecil masih menggunakan gas 3 kg dalam usahanya guna mengurangi ongkos produksi.

“Hal tersebut merupakan kebijakan yang tidak berpihak pada UKM,” kata Indra kepada Radar Depok.

Kebijakan pencabutan subsidi gas 3 kg adalah hal yang antitesis dan berlawanan dengan Undang-Undang pemberdayaan UKM.

“Jangan sampai di satu sisi dibuat Undang-Undang pemberdayaan UKM, tapi sisi lain ada yang menghambat pemberdayaan itu. Salah satunya ya pencabutan subsidi elpiji,” katanya.

Jika dibatasi, maka dampaknya akan sangat besar pada pengusaha kecil dan mikro tersebut.

“Kalau usaha mikro dan kecil, menggunakan melon (gas 3 kg). Nah, jadi ini mau dibatasi. Itu kan semua berkaitan dengan harga produksi atau cost biaya produksi” katanya.

Menurutnya dengan pencabutan subsidi gas 3 kg maka biaya produksi akan menjadi tinggi. Hal ini berarti harga jual ikut tinggi. “Kalau harga jual tinggi bisa berdampak pada kebangkrutan UMKM, karena kan enggak ada yang beli,” ungkapnya.

Kebutuhan terhadap elpiji 3 kg sama vitalnya dengan kebutuhan seperti listrik, transportasi dan BBM.

Selain UMKM, kenaikan dan pencabutan subsidi elpiji 3 Kg juga berdampak pada sejumlah pedagang gorengan. Seperti disampaikan pedagang gorengan yang biasa mangkal di wilayah Kepala  Dua, Husni Kamal. Menurutnya, dicabutnya subsidi elpiji Si Melon sangat memberatkan pedagang kecil.

“Kalau kenaikannya seribu dua ribu kita tidak akan ambil pusing, tetapi kalau naiknya sampai segini ya bingung juga,” ucap Husni kepada Radar Depok.

Dirinya juga bingung untuk mengambil langkah dari kenaikan harga LPG ini, pasalnya jika harga gorengannya dinaikan, dirinya takut pembelinya semakin menurun.

“Kita juga masih bingung, kalau kita sendiri yang naikin harga bisa-bisa pembeli pada kabur tetapi kalau memang semua pedagang gorengan disekitaran sini sama-sama naikin harga saya baru berani,” tuturnya.

Sementara itu, penjual gorengan di wilayah Jatijajar Muhidin (52) mengungkapkan, jika kenaikan gas 3 Kg cukup signifikan, dirinya memiliki dua pilihan.

“Ya, namanya kita usaha harus memperhitungkan keuntungan. Solusinya menurut saya, kalau tidak naikan harga paling kita sesuaikan ukuran gorengannya saja,” jelasnya.

Adanya kenaikan ini, dirinya mengaku sangat resah dan memberatkan bagi pedagang maupun masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah.

“Mungkin bagi masyarakat yang mampu menanggapinya biasa saja, tetapi bagi kami yang berprofesi sebagai pedagang yang masuk dalam golongan ekonomi rendah sangat keberatan. Semoga pemerintah dapat mempertimbangkan kembali serta memperhatikan kalangan kecil seperti kami,” tutupnya. (rd)

 

Jurnalis : Rubiakto (IG : @rubiakto), Lutviatul Fauziah (IG : @lutviatulfauziah)

Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)